Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
50 artikel ditemukan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan unsur kerugian negara tidak akan dihapus dalam definisi tindak pidana korupsi. Penegasan ini menjadi perkembangan terbaru dalam pembahasan penyempurnaan aturan pemberantasan korupsi.
Presiden Prabowo Subianto meminta kajian mendalam mengenai penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pembahasan ini turut menyoroti praktik yang berpotensi menguras kekayaan negara, mulai dari manipulasi nilai transaksi pertambangan hingga pencurian ikan di laut.
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa usulan penyesuaian definisi tindak pidana korupsi masih memerlukan pendalaman serta kejelasan teknis hukum yang komprehensif.
Mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Widi Prasetijono, menghadapi tuntutan 10 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer dalam perkara dugaan korupsi penjualan lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar indikator kerugian negara dipisahkan dari definisi korupsi demi menyesuaikan dengan standar internasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi terkait dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penggeledahan dilakukan di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Kejagung menetapkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan motor listrik program MBG senilai Rp1,22 triliun setelah menemukan dugaan pengondisian pengadaan dan ketidaksesuaian realisasi pekerjaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri rangkaian aktivitas Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) nonaktif Sirajudin Lasena sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan himbauan sebelum pelaksanaan OTT.
Tumpukan uang tunai senilai sekitar Rp401 miliar dipamerkan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Jampidsus, Jakarta Selatan, Senin (31/8). Uang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Lodewyk kini mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dirinya.
Kejaksaan Agung kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik Tim 9 memanggil enam orang untuk menggali informasi yang dinilai berkaitan dengan konstruksi perkara dan dugaan aliran aset.
Kasus korupsi kembali menyeret aparatur yang seharusnya berada di garis depan menjaga penerimaan negara. Kali ini, dua pemeriksa pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan manipulasi ekspor produk pulp PT Toba Pulp Lestari (TPL).
KPK tahan empat tersangka korupsi pengadaan iklan Bank BJB, kerugian negara Rp 223,6 miliar.
Sidang perdana mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 mulai mengungkap konstruksi perkara yang dibangun jaksa. Dalam dakwaannya, Yaqut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp622,09 miliar.
Kejagung menggelar lelang barang sitaan hasil penyidikan Jampidsus era Febrie Ardiansyah, termasuk tanah dan bangunan senilai Rp 9 miliar.
Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga kini, penyidik telah meminta keterangan dari lebih dari 80 saksi untuk memperjelas rangkaian perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebnayak 16 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sejak kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 mulai menjalankan masa jabatannya. Data tersebut menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi tantangan meski para kepala daerah telah mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola pemerintah yang bersih.
Nadiem Makarim menjalani proses banding perkara pengadaan Chromebook. Kuasa hukum menyoroti pertimbangan hakim, sementara Kejagung juga mengajukan banding.
KPK menahan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan digitalisasi SPBU BUMN periode 2018–2023.
Jaksa agung diusulkan memimpin Komite Pengelolaan Aset untuk transparansi RUU Perampasan Aset.
Kejagung resmi menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka baru dalam kasus TPPU Febrie Adriansyah.
Kemensos menggandeng ICW untuk mencegah potensi korupsi pengadaan barang program Sekolah Rakyat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menjalin sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tindak pidana korupsi di daerah.
Kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya memasuki babak baru. Mantan Direktur Utama PDTS Kebun Binatang Surabaya berinisial CA resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp10,2 miliar.
Pihak Istana menegaskan agar proses hukum terhadap Febrie Adriansyah tidak mengaitkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus korupsi yang merajalela di Indonesia.
Hotman Paris mengungkapkan bahwa Jampidsus Febrie Adriansyah dicecar delapan belas pertanyaan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan terbuka untuk koordinasi dan supervisi kasus dugaan korupsi eks Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kasus dugaan korupsi kuota haji oleh eks Menteri Agama Republik Indonesia periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, segera memasuki masa persidangan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengambil alih penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya disidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Tiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi menetapkan dua tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel. Salah satu tersangka, Don Ritto (DR), bahkan telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah. Penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal hingga ditetapkannya pejabat definitif.
. Menurut Mahfud, dinamika antarlembaga penegak hukum seharusnya dimanfaatkan untuk mengungkapkan praktik korupsi, bukan justru saling menutupi.
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), menjadi perhatian publik setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, laporan harta kekayaan milik Febrie turut menjadi sorotan.
Mabes Polri menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang tata kelola batu bara.
Menanggapi kasus korupsi yang merajalela di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat negara untuk instropeksi.
Pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadi perhatian di tengah bergulirnya penyelidikan. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang diduga memicu blackout, kasus PT Asabri, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Citra Borneo Sukses (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu (11/7). Pengunduran diri tersebut telah diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di tengah sorotan publik terhadap proses hukum yang saat ini sedang berjalan.
Tim gabungan Polri melakukan penggeledahan intensif selama lima jam di ruko kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung akhirnya buka suara merespons sorotan publik terkait penggeledahan yang dilakukan kepolisian, termasuk soal rumah di Sentul, barang bukti yang disita, hingga dugaan keterkaitan dengan sejumlah perkara yang sedang ramai dibicarakan. Dalam konferensi pers, Jampidsus menegaskan agar publik menunggu hasil penyelidikan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Istana Kepresidenan merespons pengusutan tiga perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Polri dengan menegaskan satu hal: pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Di tengah sorotan publik terhadap penggeledahan di sejumlah lokasi dan munculnya nama-nama besar dalam pusaran perkara, Istana menegaskan bahwa langkah aparat penegak hukum itu sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.
Suasana di kawasan perkantoran Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, mendadak mencekam pada Kamis (9/7/2026) dini hari. Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya tiba-tiba didatangi oleh "tamu tak diundang". Berdasarkan pantauan video, tampak sejumlah pria berambut cepak dan berseragam TNI mendatangi area luar pagar gedung.
Polisi menggeledah Cafe Declan dan money changer di Cipete terkait penyidikan dugaan korupsi besar.
KPK menduga oknum kantor imigrasi memeras warga negara asing agar terhindar dari sanksi deportasi paksa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin kepada publik perbedaan temuan dengan Kejaksaan Agung.
BGN usut viralnya dugaan mark-up harga roti program makan gratis oleh oknum SPPG Serang.
Korupsi amatiran BGN, begini kata MAKI!
Gelorakan Instruksi Presiden, Menkum Tegaskan ASN Jangan Main-Main dengan Layanan Publik
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan delapan terdakwa kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan terbukti bersalah. Vonis berkisar antara 4 hingga 6,5 tahun penjara. Selain denda Rp200 juta, para terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti miliaran rupiah. Irvian Bobby Mahendro alias Sultan Kemenaker mendapat beban uang pengganti terbesar mencapai Rp36,04 miliar.
