SUARBERITA.COM - Sebuah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang mengungkap dugaan manipulasi harga menu roti untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kehebohan di media sosial. Kasus yang diduga melibatkan oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Serang, Banten ini, langsung memicu respons cepat dari otoritas terkait.
Berdasarkan bukti obrolan yang beredar, oknum SPPG tersebut berniat memesan 70 buah roti dengan mengajukan penawaran harga sebesar Rp 1.700 per unit. Pihak pembeli bahkan menawarkan kerja sama jangka panjang dengan kuota harian mencapai 1.800 roti. Namun, karena harga tersebut terlalu rendah, produsen roti menolaknya.
Oknum tersebut kemudian membujuk penjual agar mengecilkan ukuran roti menggunakan bahan baku curah berkualitas rendah seperti tepung dan susu kiloan. Karena menolak memberikan makanan bermutu rendah untuk anak-anak, penjual kembali menolak. Tak berhenti di situ, oknum SPPG justru meminta nota pembelian dimanipulasi menjadi dua kali lipat demi keuntungan pribadi. "Minta harga Rp1.500 tapi di nota Rp 3.000, engga bisa yah?" tulis oknum tersebut dalam pesan singkatnya. Dikutip dari kompas.com Rabu (10/06/2026).
Merespons kegaduhan ini, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Serang, Nuni Pratiwi, menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui kepastian identitas maupun lokasi unit SPPG yang terlibat. Oleh karena itu, BGN resmi menggandeng aparat kepolisian guna melacak pelaku dan penjual roti tersebut.
Nuni mengonfirmasi, "Kami sudah serahkan dan meminta bantuan pihak kepolisian juga untuk bantu mencari." Ia menambahkan bahwa dari bukti digital, transaksi kecurangan tersebut untungnya belum sempat terjadi. Meski begitu, tindakan tegas tetap disiapkan jika terbukti ada pelanggaran aturan. "Ini juga sudah menjadi atensi saya kepada kepala SPPG," tegas Nuni, seraya mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjauhi perilaku koruptif.
Dugaan penyelewengan dana pengadaan roti dalam program MBG di Kota Serang kini tengah diusut tuntas oleh BGN bersama kepolisian. Walau transaksi fiktif tersebut belum terealisasi, pengawasan ketat dan sanksi tegas akan diberlakukan demi menjaga integritas program pemenuhan gizi nasional dari praktik korupsi.