SUARBERITA.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch di Jakarta Selatan untuk memperkuat pencegahan penyimpangan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat.

Langkah kolaboratif ini diambil pemerintah sebagai upaya memitigasi risiko penyelewengan dana publik pada program prioritas nasional. Dalam pertemuan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah temuan dan data mengenai potensi kerentanan dalam tata kelola pengadaan. Temuan tersebut dinilai selaras dengan hasil audit internal Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial maupun laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan tersebut secara serius. “Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul. Dikutip dari Liputan 6, Minggu (26/7/2026).

Pihak Kemensos menyatakan keterbukaannya terhadap kritik publik guna memperbaiki sistem akuntabilitas secara menyeluruh. “Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari pihak manapun, apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Koordinator ICW Almas Sjafrina menekankan pentingnya pengawasan independen agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas. “Spiritnya ICW adalah jangan sampai uang publik kemudian punya kerentanan korupsi yang tinggi dan benefit untuk publiknya akhirnya sangat kurang,” tegas Almas.

Kerja sama antara Kementerian Sosial dan ICW menjadi momentum penting untuk memperketat integritas serta keterbukaan informasi publik. Langkah antisipatif ini diharapkan dapat menutup celah praktik korupsi, sehingga seluruh alokasi anggaran program Sekolah Rakyat dapat disalurkan secara tepat sasaran demi meningkatkan mutu pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah.