Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
50 artikel ditemukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap konstruksi perkara dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor turut membawa nama politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (14/9/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang diduga berkaitan dengan perkara pengurusan pertanahan.
KPK Telusuri Jejak Kepemimpinan OPD dalam Kasus Bupati Sukoharjo Nonaktif Etik Suryani
KPK kembali memeriksa Yuddy Renaldi dalam kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB Rp223 miliar.
Kepulan asap yang muncul dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2026), sempat memicu dugaan kebakaran hingga petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Akhmad Sodiq sebagai tersangka pada Jumat (21/8/2026) dikutip dari detik, setelah melakukan OTT terhadap sejumlah pihak terkait penerimaan mahasiswa baru Unsoed pada Kamis (20/8/2026).
Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq bersama dua wakil rektor mendapat perhatian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Pemerintah menegaskan proses hukum tersebut harus tetap dihormati, sementara tata kelola perguruan tinggi menjadi perhatian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq bersama dua Wakil Rektor, Norman Arie Prayogo dan Kuat Puji Prayitno, turut diamankan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (21/8/2026). Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut ialah Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq.
KPK menyita aset Rp150 miliar dari Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi imigrasi.
KPK menelusuri selisih 2.000 dolar Singapura dari amplop 14.000 dolar yang dikaitkan dengan Bupati Kuansing.
KPK mendalami nilai kontrak dan biaya penyaluran bansos beras PKH saat memeriksa Rudy Tanoe sebagai saksi kasus dugaan korupsi.
KPK tahan empat tersangka korupsi pengadaan iklan Bank BJB, kerugian negara Rp 223,6 miliar.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Rudy Tanoe pada 11 Agustus 2026 sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras PKH 2020.
KPK menggeledah lokasi Bengkulu dan Rejang Lebong, menyita dokumen, barang elektronik, serta memeriksa delapan saksi.
Tim 9 Kejaksaan Agung kembali mendalami perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik tidak hanya menggali keterangan Febrie, tetapi juga menelusuri asal-usul sejumlah barang bukti yang telah disita dalam perkara tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebnayak 16 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sejak kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 mulai menjalankan masa jabatannya. Data tersebut menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi tantangan meski para kepala daerah telah mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola pemerintah yang bersih.
KPK menyita uang 8.500 dolar Singapura dari ruangan Kepala kantor Imigrasi Jakarta Selatan terkait pemerasan WNA.
KPK menahan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan digitalisasi SPBU BUMN periode 2018–2023.
Dewas KPK akan memeriksa staf internal yang diduga terlibat pemerasan terhadap Bupati Pemalang.
Kejaksaan Agung memeriksa tujuh perusahaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penangkapan bupati melalui operasi tangkap tangan bukanlah target yang disengaja.
KPK menahan Febrie Adriansyah atas permintaan Kejagung untuk kebutuhan penyidikan dan perlindungan tersangka.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menjalin sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tindak pidana korupsi di daerah.
KPK menduga Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby mengumpulkan SGD 46.500 yang diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat, Ahmad Zaini.
Nama pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mencuat dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Namanya disebut dalam persidangan setelah seorang saksi mengaku pernah menyerahkan uang sebesar Rp100 juta.
KPK menggeledah rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi terkait dugaan kasus suap audit Pemkab Muara Enim.
Serikat Mahasiswa UGM mendatangi KPK menuntut pengambilalihan kasus korupsi Febrie Ardiansyah karena ketidakpercayaan terhadap penegak hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan terbuka untuk koordinasi dan supervisi kasus dugaan korupsi eks Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kasus dugaan korupsi kuota haji oleh eks Menteri Agama Republik Indonesia periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, segera memasuki masa persidangan.
Pegiat antikorupsi dari Laskar Daulat Rakyat, Saor Siagian, meminta Polri dan Kejaksaan Agung tidak ikut campur dalam polemik dugaan gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
KPK menyita brankas berisi valas setara Rp212 miliar dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo.
Kasus dugaan suap yang menyeret perusahaan jasa pengurusan kargo Blueray Cargo akhirnya sampai pada putusan. Perkara ini bermula dari praktik pemberian uang dan berbagai fasilitas kepada pejabat serta pegawai Bea dan Cukai, yang diduga dilakukan agar barang impor milik perusahaan bisa lebih cepat lolos dari pengawasan dan pemeriksaan kepabeanan.
Sorotan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) belum juga surut. Di tengah upaya lembaga itu menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari justru dihadapkan pada pertanyaan lain: dugaan rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU tak hanya disorot karena nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp5 triliun. Di tengah proses penyidikan yang masih berjalan, perhatian juga tertuju pada dampak blackout yang sempat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha di sejumlah wilayah.
Ketua BGN Nanik S Deyang bersama dua wakilnya mendatangi KPK untuk agenda kerja sama resmi.
Setelah menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby dalam operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini melanjutkan penyidikan dengan menggeledah sejumlah lokasi di Kuansing, Riau, Senin (6/7/2026). Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri lebih jauh perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang menyeret kepala daerah tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim terus membuka lapisan baru perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Setelah menetapkan Syah sebagai tersangka kasus suap fee proyek, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyoroti satu temuan yang tak biasa: 55 kilogram logam yang diduga platinum di dalam mobil sang bupati.
KPK menjelaskan bahwa dana dalam amplop Bupati Kuansing berasal dari pungutan koperasi desa setempat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktik korupsi yang menyeret Bupati Langkat, Syah Afandin. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar sejak Rabu (1/7/2026) malam, KPK mengamankan tujuh orang, termasuk Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu’arif, pihak swasta yang juga disebut sebagai tim suksesnya pada Pilkada 2024.
Langkat, OTT, dan Lingkaran Kekuasaan yang Tak Pernah Benar-Benar PutusOperasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Langkat Sumatera Utara Syah Afandin bukan sekadar kabar penegakan hukum biasa. Peristiwa ini terasa menyentak karena datang hanya beberapa tahun setelah pendahulunya, Terbit Rencana Perangin-angin, lebih dulu ditangkap KPK. Yang membuatnya semakin ironis, Syah Afandin bukan sosok yang datang dari luar lingkaran kekuasaan lama. Ia adalah wakil dari Terbit, lalu naik menjadi pelaksana tugas setelah atasannya tersandung kasus korupsi, sebelum akhirnya terpilih sebagai bupati definitif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, giliran Bupati Langkat Syah Afandin yang diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan sejak Kamis (2/7/2026) malam.
KPK menduga oknum kantor imigrasi memeras warga negara asing agar terhindar dari sanksi deportasi paksa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Setelah sempat diminta bersikap kooperatif, Bupati Kuansing Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Zulkarnaen akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026) malam.
KPK memeriksa Japto Soerjosoemarno mengenai dugaan penerimaan aset yang berkaitan dengan kasus korupsi Rita Widyasari.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Ini merupakan pemeriksaan kedua yang dijalani Dito sejak kasus tersebut bergulir.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
