SUARBERITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah poin penting yang didalami penyidik setelah memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.

Rudy Tanoe diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami nilai kontrak penyaluran bansos dan biaya wajar yang seharusnya dikeluarkan dalam proses distribusi.

"Tentu juga didalami berkaitan dengan nilai kontrak, kemudian biaya wajar yang seharusnya dikeluarkan dalam proses penyaluran bansos," ujar Budi dikutip dari MediaIndonesia, Rabu (12/8).»

Pendalaman dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperjelas mekanisme pengadaan sekaligus menghitung potensi kerugian keuangan negara. KPK juga menelusuri mekanisme distribusi bansos beras sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Menurut Budi, bantuan seharusnya disalurkan hingga ke rumah masing-masing penerima manfaat. "Dalam kontraknya seharusnya bansos itu sampai dari rumah ke rumah para penerima bantuan sosial. Artinya, kontrak itu harusnya sampai dengan door to door," tegasnya.

Penyidik mendalami nilai kontrak, komponen biaya operasional, mekanisme pengadaan, serta pelaksanaan distribusi di lapangan. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengurai dugaan penyimpangan penyaluran bansos. Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rudy Tanoe menegaskan dirinya hadir sebagai saksi.

"Saya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang lain. Itu aja ya, selebihnya silakan ke penyidik atau penasihat hukum saya," kata Rudy.

KPK masih melanjutkan penyidikan dengan memeriksa sejumlah pihak dan menelusuri dokumen terkait. Pendalaman dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara serta memastikan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras PKH.