SUARBERITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan resmi terkait fenomena seringnya kepala daerah, khususnya bupati, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa lembaganya sama sekali tidak pernah dengan sengaja menetapkan pihak-pihak tertentu, termasuk kepala daerah seperti bupati, sebagai target utama dalam setiap pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT). Pernyataan ini disampaikan untuk merespons pertanyaan publik menyusul banyaknya kepala daerah setingkat bupati yang terjaring operasi senyap penegak hukum.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa setiap langkah penindakan hukum yang diambil selalu berpijak pada aturan yang ketat serta profesionalitas lembaganya. "Ya sebetulnya KPK itu tidak menarget atau mencari kesalahan orang. Modal dasar KPK adalah peran serta dari masyarakat," ujar Fitroh. Dilansir dari Inews, Jum'at (31/7/2026).

Lebih lanjut, lembaga tersebut juga menepis spekulasi miring yang beredar di tengah masyarakat. Dominasi kepala daerah yang terjaring OTT bukan berarti KPK sengaja mengincar jabatan tertentu ataupun berupaya melindungi pejabat tinggi dari instansi atau lembaga negara lainnya. Seluruh proses penindakan murni berjalan berdasarkan temuan di lapangan serta bukti permulaan yang sah menurut hukum yang berlaku.

KPK menegaskan bahwa penangkapan bupati dalam OTT murni berdasarkan kecukupan alat bukti, bukan target yang disengaja ataupun upaya melindungi pejabat lain.