SUARBERITA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI selama dua hari berturut-turut. Meski demikian, Kementerian ATR/BPN memastikan koordinasi internal dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan ketidakhadiran Nusron dalam rapat tersebut berkaitan dengan penugasan lain dan agenda yang telah terjadwal. "Tentunya terkait agenda harian Pak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda harian beliau yang sudah terjadwal," kata Ossy dikutip dari Metrotvnews, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, absennya Nusron secara langsung di Gedung Parlemen tidak berarti koordinasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terhenti. Komunikasi antara menteri dan jajaran kementerian disebut tetap berlangsung secara rutin. Ossy mengatakan berbagai instruksi dan arahan dari Nusron tetap disampaikan kepada jajaran kementerian. Dengan demikian, pelaksanaan tugas di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan sesuai arahan pimpinan.

"Tugas kami saat ini tentunya di Kementerian atas arahan Pak Menteri adalah memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang terus bisa berjalan dengan baik pada masyarakat," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN juga memastikan ketidakhadiran Nusron dalam rapat kerja DPR tidak mengganggu operasional pelayanan pertanahan dan tata ruang di berbagai daerah. Di sisi lain, Ossy menyampaikan sikap Kementerian ATR/BPN terhadap proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian, kata dia, menghormati proses tersebut dan berkomitmen bersikap kooperatif.

"Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan juga akan kooperatif dengan KPK," kata Ossy.

Pihaknya menambahkan, langkah-langkah internal juga terus dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang disampaikan lembaga antirasuah tersebut. Dengan demikian, Kementerian ATR/BPN menegaskan dua hal di tengah ketidakhadiran Nusron dalam rapat DPR, yakni koordinasi internal tetap berjalan dan pelayanan pertanahan serta tata ruang kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.