Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
50 artikel ditemukan
DPR menyetujui penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara senilai Rp370,6 miliar melalui lelang. Kapal korvet buatan Yugoslavia tersebut kini berada di Dermaga Ujung, Surabaya.
Pengurangan perjalanan KRL di lintas Bogor-Jakarta Kota kembali berdampak pada pelayanan penumpang. Kondisi tersebut terjadi ketika KAI Commuter tengah melakukan pemeliharaan sejumlah rangkaian kereta secara intensif.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai tidak cukup hanya mengejar banyaknya koperasi yang terbentuk. DPR mengingatkan pemerintah agar koperasi yang telah dibangun benar-benar berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Akses pembiayaan masih menjadi persoalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama mereka yang membutuhkan modal dalam jumlah kecil. Kondisi ini disoroti DPR karena sebagian pelaku usaha justru lebih mudah mendapatkan pinjaman dari sumber informal.
SUARBERITA.COM - Perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2026. Meski menunjukkan kinerja positif, capaian tersebut
Komisi I DPR RI menyetujui permohonan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui mekanisme penjualan secara lelang. Setelah mendapat persetujuan DPR, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan kapal perang yang telah lama menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut itu akan dilepas dengan status material besi tua atau scrap.
Aksi demonstrasi sejumah elemen mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8) sore, mulai memanas. Massa tidak hanya merusak pagar di gerbang utama DPR, tetapi juga membakar ban di tengah berlangsungnya unjuk rasa.
Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang hendak mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), dilaporkan tertahan aparat di kawasan Senayan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasan dirinya tidak bertemu langsung dengan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar aksi dan mengirimkan perwakilan untuk beraudiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), menghasilkan komitmen tertulis dari pimpinan DPR terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB, termasuk koordinator aksi Supriyono alias Botok, masuk ke kompleks parlemen dan mengikuti rangkaian rapat serta audiensi dengan pimpinan DPR.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu perhatian pada aktivitas DPR RI hari ini, Kamis (27/8/2026). Di saat sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI, DPR juga mengagendakan laporan mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.
Sebanyak 18.504 personel disiapkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di sejumlah kawasan Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Pengamanan difokuskan di sekitar Gedung DPR/MPR RI dan sejumlah titik yang berpotensi menjadi jalur pergerakan massa.
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), yang salah satunya membawa tuntutan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Selain menyuarakan desakan agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset, sejumlah kelompok massa juga membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan hukuman berat bagi pelaku korupsi.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), turut berdampak pada layanan transportasi umum. Penutupan jalan di sekitar kompleks parlemen membuat PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rute layanan.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah bertahun-tahun masuk dalam pembahasan, tetapi belum juga berujung pada pengesahan. Tahun ini, harapan agar aturan tersebut benar-benar menjadi undang-undang kembali muncul setelah DPR memastikan pembahasannya dikebut dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2026.
Pimpinan DPR RI menerima perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam audiensi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga Pati untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah pembahasannya mulai dipercepat DPR. Isu yang telah lama menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi itu kini mendapat tekanan baru dari masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tiba di Jakarta untuk mempersiapkan aksi penyampaian aspirasi terkait pemberantasan korupsi. Rombongan tersebut berangkat dari Pati dan tiba di Jakarta pada Jum’at pagi,(21/8).
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan terus meluas dan mulai menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan dan aktivitas warga, tetapi juga mulai memengaruhi jarak pandang, pendidikan hingga transportasi. Kondisi tersebut membuat Komisi IV DPR RI meminta pemerintah menjadikan penanganan karhutla Kalimantan sebagai prioritas nasional.
Pemerintah Republik Indonesia resmi mengalihkan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan parlemen akan segera memproses nama-nama calon pejabat Bank Indonesia (BI) yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Proses tersebut baru akan berjalan setelah DPR memasuki masa sidang pada 14 Agustus 2026.
Pemerintah Republik Indonesia membentuk tim lintas kementerian untuk menangani konflik agraria.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi pembahasan di DPR. RUU yang telah lama masuk dalam agenda legislasi tersebut hingga kini belum juga menemukan kepastian untuk disahkan, meski isu mengenai pentingnya aturan tersebut terus muncul dari tahun ke tahun.
Pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) bermula ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya pada Juli 2026. Menurut keterangan resmi Sekretariat Negara, pemerintah menerima pengunduran diri tersebut dan kemudian menunjuk Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti untuk menjalankan tugas Gubernur BI sementara sesuai ketentuan yang berlaku.
Pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia (BI) memasuki tahap baru setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan nama calon Gubernur BI kepada DPR. Nama yang diajukan adalah Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya.
DPR mengingatkan pemerintah mengutamakan kondisi fiskal sebelum menaikkan gaji kepala daerah. Revisi PP Nomor 109 Tahun 2000 diminta dikaji menyeluruh.
Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hingga operator kapal untuk meminta penjelasan terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura yang menewaskan lima penumpang.
Sejumlah bupati menyampaikan keluhan terkait pemotongan anggaran dana daerah dan stagnasi gaji kepada DPR.
Pimpinan DPR Puan Maharani mendesak pemerintah membentuk ruang aman bagi anak dan memperkuat penanganan bullying pada momentum Hari Anak Nasional 2026.
DPR memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berjalan selama masa reses. Komisi III mempercepat pembahasan dengan menyerap aspirasi publik.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadi perhatian di tengah bergulirnya penyelidikan. Ketiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang diduga memicu blackout, kasus PT Asabri, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Citra Borneo Sukses (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI).
Presiden RI Prabowo Subianto tiba di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2026) sore, menjelang agenda kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke parlemen. Kedatangan Prabowo menandai lanjutan rangkaian lawatan Modi di Indonesia setelah kedua pemimpin menggelar pertemuan bilateral di Istana Merdeka pada pagi harinya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Rapat berlangsung dengan kehadiran ratusan anggota dewan dari seluruh fraksi.
Pemerintah Republik Indonesia mempercepat langkah dalam perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang berpotensi 90 persen produk Indonesia bebas bea masuk.
Meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) terus memunculkan evaluasi dari berbagai pihak. Kali ini, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai desain pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu ditinjau ulang karena dinilai lebih banyak berorientasi pada latihan militer dibanding penguatan kemampuan mengelola koperasi.
Empat peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Peristiwa ini tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan, pengawasan, dan aspek keselamatan dalam pelaksanaan program tersebut.
DPR bersama Mensesneg Prasetyo Hadi yang juga menjabat Ketua Satgas Mitigasi PHK menggelar rapat koordinasi untuk membahas potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
Polemik mengenai penetapan upah minimum kembali menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam draf terbaru yang tengah disusun Badan Keahlian DPR, mekanisme penentuan upah minimum diusulkan tidak lagi hanya mengacu pada formula tertentu, tetapi juga harus melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat buruh.
Badan Keahlian DPR RI tengah menyusun revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu poin penting yang diatur dalam draf tersebut adalah penegasan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) harus menjadi pilihan terakhir setelah seluruh upaya penyelesaian ditempuh oleh pengusaha, pekerja, serikat pekerja, maupun pemerintah.
Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, langsung mendapat tindak lanjut dari wakil pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahkan menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk merespons sejumlah tuntutan mahasiswa.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pimpinan DPR siap menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini.
DPR mendesak penuntasan kasus penipuan badal serta denda haji demi melindungi jemaah Indonesia.
Revisi ini menjadi salah satu perubahan yang cukup besar dalam tata Kelola kepolisian sejak UU Polri berlaku lebih dari dua dekade lalu. Beberapa ketentuan yang sebelumnya menjadi dasar organisasi Polri kini mengalami penyesuaian, terutama terkait usia pensiun, penugasan anggota, serta penguatan tata Kelola kelembagaan.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (4/6/2026). Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menyebut regulasi ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah untuk menguasai kembali kekayaan alam Indonesia tanpa campur tangan negara lain.
Tiga kelompok massa turun ke jalan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026). Aksi pertama datang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan aliansi guru lainnya yang menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI sejak pukul 08.00 WIB
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengatakan temuan itu diperoleh usai melakukan pengawasan di sekitar area Sa’i dan bertemu dengan PPIH Masjidil Haram.
Di tengah situasi itu, Komisi VI DPR RI membentuk panitia kerja (panja) pengawasan impor gula. Tujuannya untuk mengawal distribusi dan kebutuhan gula nasional. Langkah tersebut dinilai penting di tengah naiknya biaya produksi dan persaingan gula rafinasi.
