SUARBERITA.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan terus meluas dan mulai menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan dan aktivitas warga, tetapi juga mulai memengaruhi jarak pandang, pendidikan hingga transportasi. Kondisi tersebut membuat Komisi IV DPR RI meminta pemerintah menjadikan penanganan karhutla Kalimantan sebagai prioritas nasional.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa untuk mencegah situasi karhutla saat ini berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

"Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional," kata Alex dikutip dari detik, Jumat (21/8/2026).

Alex mengingatkan pemerintah pada tragedi karhutla 1997-1998 ketika fenomena El Nino memicu kebakaran dalam skala besar. Menurutnya, pengalaman tersebut tidak boleh kembali terjadi. Berdasarkan data BNPB per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas di seluruh wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi tertinggi, disusul Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Dampaknya kini semakin terasa. Asap tebal telah menurunkan jarak pandang di sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Di Palangka Raya, kualitas udara bahkan sempat mencapai AQI 487 atau masuk kategori berbahaya. Kabut asap juga mulai memengaruhi aktivitas pendidikan. Di Banjarbaru, pemerintah daerah menunda jam masuk TK, SD dan SMP hingga pukul 09.00 Wita sebagai respons terhadap kondisi udara. Selain itu akibat dari karhutla kalimantan ini membuat 66.679 kasus ISPA terjadi pada di tengah masyrakat.

Ancaman karhutla bahkan tidak berhenti di dalam negeri. Asap dari kebakaran di wilayah Kalimantan yang bergerak menuju kawasan perbatasan turut menimbulkan perhatian di Malaysia. Sejumlah media Malaysia sebelumnya juga menyoroti potensi dampak kabut asap dari Kalimantan terhadap wilayah mereka.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD dan pemerintah daerah terus melakukan upaya pemadaman serta penanganan di sejumlah titik kebakaran. Namun, DPR menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan strategi pencegahan yang lebih kuat. Alex mendorong penguatan deteksi dini, patroli di wilayah rawan, peningkatan akurasi sistem peringatan berbasis satelit, serta perluasan program Desa Peduli Api.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan tata kelola lahan berkelanjutan harus menjadi bagian utama strategi pemerintah. Sebab, jika karhutla terus meluas, persoalannya bukan lagi sekadar api yang membakar lahan. Asapnya dapat mengganggu kesehatan warga, aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan hingga berpotensi menimbulkan persoalan lintas batas dengan negara tetangga.

Karena itu, dorongan Komisi IV agar karhutla Kalimantan menjadi prioritas nasional menjadi penting untuk memastikan penanganan dilakukan sebelum dampaknya berkembang semakin luas.