SUARBERITA.COM - Pemerintah Republik Indonesia membentuk tim lintas kementerian untuk menangani konflik agraria. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa (11/8).

Dilansir dari VIVA News & Insights, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Praseyo Hadi dalam keterangan pers mengatakan, "Nanti targetnya secepatnya untuk meng-klaster semua permasalahan agraria kita. Nah, itu secara paralel diminta untuk juga diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada, yang tentunya, kan, di setiap kementerian.”

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa tim lintas kementerian bertugas untuk mengklasifikasikan berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Menurut Prasetyo, klasifikasi ditentukan berdasarkan daerah dan tingkat kesulitan penyelesaian. Prasetyo juga menjelaskan bahwa konflik agraria dalam klasifikasi daerah dan penyelesaian paling mudah akan diselesaikan terlebih dahulu sebagai prioritas.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid mengatakan, "Jadi, masalah kalau itu adalah klaim dengan aset BUMN maupun aset negara kayak di Polri karena itu ada komplikasi hukum, ada hukum keuangan negara dan sebagainya. Beda dengan aset swasta yang tidak serumit aset negara dalam konflik agraria.”

Dengan demikian, konflik agraria di Indonesia jika berurusan dengan aset swasta relatif mudah diselesaikan, sedangkan relatif sulit jika berurusan dengan aset negara. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menyelesaikan konflik agraria di Indonesia dengan membentuk tim lintas kementerian untuk memperkuat solusi penyelesaian.