SUARBERITA.COM - Terbongkarnya skandal kecurangan dalam pelaksanaan badal haji dan pembayaran dam (denda) mengundang reaksi keras dari legislatif. Parlemen meminta otoritas terkait segera turun tangan guna membenahi sistem pengawasan ibadah tahunan ini.

Berdasarkan pemberitaan dari Kompas.com (12/6/2026), Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mengutuk keras praktik culas yang dilakukan oleh oknum mafia haji. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim Perlindungan Jemaah PPIH bersama KJRI Jeddah, terungkap adanya dugaan penipuan layanan yang melibatkan salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) asal Jawa Barat. Modus operandi yang digunakan mencakup manipulasi penggantian badal serta kegagalan penyaluran denda sesuai regulasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi.

Mahdalena menegaskan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan harus segera dilaksanakan agar memicu efek jera bagi para pelaku ilegal. Nilai kerugian finansial dari kasus yang saat ini tengah diinvestigasi secara mendalam tersebut diperkirakan menyentuh angka Rp1,4 miliar. Menurut sang legislator, pembiaran terhadap komplotan mafia ini tidak hanya merugikan masyarakat dari segi materiil, melainkan juga mencederai kekhusyukan umat yang datang murni untuk beribadah. DPR menilai kehadiran negara sangat mutlak diperlukan guna memperketat sistem pengawasan, memulihkan kredibilitas manajemen haji nasional, serta menjamin hak spiritual para jemaah Indonesia di masa mendatang agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Langkah hukum konkret terhadap mafia mutlak diperlukan demi menjaga integritas, kepercayaan publik, serta kesucian penyelenggaraan ibadah haji nasional.