SUARBERITA.COM - Para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi berat terkait pengelolaan keuangan daerah dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI di Jakarta, menyoroti pengalokasian dana transfer umum serta kompensasi pejabat daerah.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), audiensi antara organisasi pemerintah kabupaten dan DPR RI menjadi wadah penyampaian keluhan fiskal daerah. Sejumlah bupati mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Kondisi ini dinilai mempersempit ruang gerak pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lokal. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan kepala daerah menegaskan bahwa penurunan pembiayaan transfer memperberat beban APBD, terutama bagi daerah yang bergantung pada bantuan pusat.
"Terus terang sudah meluasnya keresahan dan kebimbangan bagi kami menjalankan peran dan fungsi kepala daerah," kata Bursah. Perwakilan APKASI, dikutip dari Kompas Jum'at (31/7/2026).
Selain isu pemotongan anggaran, para pimpinan daerah turut menyuarakan stagnasi penghasilan. Mereka menyoroti bahwa besaran gaji pokok serta tunjangan bupati belum mengalami kenaikan signifikan selama bertahun-tahun, meskipun beban kerja tata kelola wilayah semakin bertambah. Efisiensi anggaran yang berbarengan dengan inflasi daerah dinilai menekan efektivitas operasional pemerintahan.
Merespons aspirasi ini, anggota legislatif berjanji mengkaji ulang formulasi penganggaran serta meninjau alokasi transfer daerah bersama Kementerian Keuangan.
DPR menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal nasional dan keberlangsungan pembangunan daerah. Langkah penyesuaian ini diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan hak administratif pejabat publik terpenuhi secara wajar. Oleh karena itu, dialog lanjutan antara DPR, kementerian terkait, dan asosiasi pemerintah daerah akan dijadwalkan guna merumuskan skema anggaran transfer yang lebih berkeadilan.
Pemangkasan dana transfer pusat dan tidak adanya kenaikan gaji bupati menjadi fokus utama keluhan para kepala daerah di DPR. Penyelarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah sangat diperlukan agar penurunan anggaran tidak mengganggu kualitas pelayanan publik serta keberlangsungan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten.