Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
50 artikel ditemukan
BGN bersama Pemkab Pati evaluasi 172 dapur SPPG, pastikan standar SOP, tindak tegas pelanggaran, dan rekomendasi perbaikan fasilitas.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
BGN menutup sementara 1.999 dapur SPPG karena belum mendaftarkan SLHS. Sebanyak 1.417 dapur di Jawa dan Banten menjadi yang terbanyak terdampak.
BGN buka suara soal kemungkinan pelaporan SPPG menyusul kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG. Proses pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Hampir 2.000 orang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap MBG di sejumlah daerah. Pemerintah melakukan penanganan dan evaluasi.
Pemprov Sumatera Barat menghentikan sementara operasional dapur SPPG Palupuh setelah 237 siswa dan guru mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG.
Kejagung memeriksa sejumlah pihak swasta dan pengelola yayasan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026.
Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang menyebut pihaknya memaksa sekolah di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap menjalankan kegiatan belajar demi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono geram setelah ratusan santri dan siswa di Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami dugaan keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
YLKI menilai kasus keracunan MBG di Sidoarjo bukan lagi kejadian insidental. BGN didorong memperkuat pencegahan dan menjadikan keamanan pangan prioritas.
Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Penghentian ini dilakukan sebagai langkah evaluasi setelah muncul dugaan masalah pada layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan dari dapur tersebut.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mulai bekerja sejak pukul 02.00 WIB. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk memastikan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipantau sejak proses persiapan makanan dimulai.
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap adanya permintaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikaitkan dengan Nanik Sudaryati Deyang.
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Lodewyk kini mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dirinya.
BGN mengikuti proses penyelidikan kasus keracunan MBG di Karo. Kepala SPPG yang berstatus ASN PPPK diproses untuk diberhentikan.
BGN ancam sanksi tegas SPPG lalai, nyawa tak dipermainkan.
Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga kini, penyidik telah meminta keterangan dari lebih dari 80 saksi untuk memperjelas rangkaian perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memberi tenggat waktu bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga 10 Agustus 2026.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting atau kurang gizi yang tinggi.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan program MBG tidak menghabiskan anggaran negara. Pemerintah tetap menjalankan pembangunan pupuk, sekolah, irigasi, dan infrastruktur lainnya.
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui permohonan tersebut, Lodewyk meminta majelis hakim menyatakan seluruh proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dirinya tidak sah.
Badan Gizi Nasional menyiapkan sistem digital agar orang tua dan publik dapat memantau menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) merombak besar-besaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan berbagai pelanggaran dalam evaluasi internal. Sebanyak 261 pegawai diberhentikan karena terbukti melanggar disiplin, sedangkan 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi standar yang ditetapkan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor.
Baru menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menemui perwakilan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melakukan demo di Kantor BGN, Jakarta.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan dirinya dan keluarga tidak memiliki dapur maupun unit SPPG.
Badan Gizi Nasional memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru guna mengoptimalkan tata kelola program lembaga.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun yang berasal dari pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Kewajiban tersebut mencakup berbagai jenis belanja, mulai dari pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), jasa event organizer (EO), publikasi, sertifikasi, hingga jasa konsultan dan belanja lainnya. Pemerintah memastikan seluruh tunggakan akan diselesaikan melalui mekanisme anggaran tahun 2026.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono melakukan sidak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung akhirnya buka suara merespons sorotan publik terkait penggeledahan yang dilakukan kepolisian, termasuk soal rumah di Sentul, barang bukti yang disita, hingga dugaan keterkaitan dengan sejumlah perkara yang sedang ramai dibicarakan. Dalam konferensi pers, Jampidsus menegaskan agar publik menunggu hasil penyelidikan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Sorotan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) belum juga surut. Di tengah upaya lembaga itu menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari justru dihadapkan pada pertanyaan lain: dugaan rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua BGN Nanik S Deyang bersama dua wakilnya mendatangi KPK untuk agenda kerja sama resmi.
Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia guna refocusing penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026. Kali ini, penyidik menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan (LMI), sebagai tersangka baru.
Beberapa waktu terakhir, pernyataan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin tentang usulan penderita Tuberkulosis (TBC) berhak menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) ramai diperbincangkan.
Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menuai kontroversi karena masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan masih mengkaji permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sany Sanjaya. Hingga kini, belum ada keputusan apakah permohonan tersebut akan diterima atau ditolak.
Dugaan penyimpangan dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali mencuat di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kabupaten Cilacap mengungkap temuan mengejutkan setelah melakukan verifikasi terhadap ratusan titik SPPG yang sebelumnya telah terdaftar.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan salah satu tersangka, Sony Sonjaya (SS), resmi ditolak. Penyidik menegaskan, pengungkapan perkara tidak bergantung pada keterangan satu orang tersangka semata.
Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin kepada publik perbedaan temuan dengan Kejaksaan Agung.
Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata di seluruh Indonesia. Salah satu aspek yang kini menjadi perhatian adalah sistem pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Sejumlah mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan keberatan atas kebijakan penghentian sementara operasional selama masa libur sekolah. Kebijakan ini berdampak pada berhentinya aktivitas dapur layanan serta tidak cairnya insentif harian bagi pelaksana di lapangan.
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung di Kejaksaan Agung, BGN menyatakan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh belanja tahun 2025. Langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif sekaligus mencegah pengadaan barang yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi pelaksanaan program MBG.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Kebijakan ini diambil Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sekaligus upaya meningkatkan efisiensi anggaran.
Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, oleh penyidik Kejaksaan Agung kembali membuka babak baru dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain mengungkap bertambahnya daftar nama yang diduga pernah mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyidik juga mendalami dugaan proyek pengadaan CCTV dan sistem sidik jari senilai lebih dari Rp300 miliar.
Dugaan penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan fakta baru. Kali ini, kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkap adanya dugaan pengadaan 5.000 unit kamera pengawas (CCTV) dan alat sidik jari (fingerprint) senilai lebih dari Rp300 miliar yang diduga tidak pernah terpasang.
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengungkap fakta baru. Kejaksaan Agung menduga tersangka baru, Glory Harimas Sihombing (GHS), memiliki peran penting dalam mengatur titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga menerima permintaan dari calon mitra yang ingin bergabung dalam program tersebut.
Penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru, yakni Glory Harimas Sihombing (GHS), sehingga jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi enam orang
Berbagai sekolah dianggap mandiri, sehingga bantuan MBG dihentikan.
