SUARBERITA.COM - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Langkah tersebut dinilai sebagai solusi untuk mengoptimalkan aset negara yang sebelumnya menuai kontroversi dalam proses pengadaannya.

Motor listrik tersebut awalnya dibeli untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis. Namun, pemanfaatannya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga keberadaannya menjadi sorotan publik dan DPR.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya Zaini dikutip dari liputan6, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, pengalihan aset kepada guru honorer merupakan langkah tepat agar barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tidak menjadi sia-sia. Meski demikian, Yahya mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG.

Dia menilai para pengelola dapur program gizi tidak membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi sehingga pengadaan kendaraan roda dua tersebut dianggap kurang relevan dengan tugas yang dijalankan.

Selain mempertanyakan urgensi pengadaan, Yahya juga menyoroti proses pembelian motor listrik yang dinilainya tidak profesional. Dia mengungkapkan Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan terkait proyek tersebut sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak berjalan maksimal.

Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung adanya indikasi penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan motor listrik serta minimnya dukungan layanan purna jual dari perusahaan penyedia kendaraan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sebelum merealisasikan hibah motor listrik kepada guru honorer. BGN juga tengah mengevaluasi seluruh aset yang dibeli pada 2025, termasuk laptop, perangkat Internet of Things (IoT), dan kamera CCTV.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menghindari potensi pemborosan anggaran negara.