Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
44 artikel ditemukan
BGN bersama Pemkab Pati evaluasi 172 dapur SPPG, pastikan standar SOP, tindak tegas pelanggaran, dan rekomendasi perbaikan fasilitas.
BGN menutup sementara 1.999 dapur SPPG karena belum mendaftarkan SLHS. Sebanyak 1.417 dapur di Jawa dan Banten menjadi yang terbanyak terdampak.
BGN buka suara soal kemungkinan pelaporan SPPG menyusul kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG. Proses pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Hampir 2.000 orang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap MBG di sejumlah daerah. Pemerintah melakukan penanganan dan evaluasi.
Persoalan kelengkapan izin menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo Subandi menyebut masih ada sejumlah dapur penyedia makanan MBG yang belum menyelesakan perizinannya.
Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo. Penghentian ini dilakukan sebagai langkah evaluasi setelah muncul dugaan masalah pada layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan dari dapur tersebut.
Sebanyak 500 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap adanya permintaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikaitkan dengan Nanik Sudaryati Deyang.
BGN mengikuti proses penyelidikan kasus keracunan MBG di Karo. Kepala SPPG yang berstatus ASN PPPK diproses untuk diberhentikan.
Mendukbangga Wihaji meminta seluruh SPPG menyalurkan Makanan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD untuk menekan angka stunting nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memberi tenggat waktu bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga 10 Agustus 2026.
Polisi menangkap tiga tersangka kasus pencurian 1.700 baki MBG di Tangsel. Satpam SPPG diduga menjadi pengendali aksi dan positif narkoba.
Program MBG di Jawa Timur telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat dengan dukungan 4.420 SPPG, meski pemerintah melakukan penyesuaian anggaran dan tata kelola.
Badan Gizi Nasional mengancam menindak tegas dapur MBG yang kedapatan memakai barang bersubsidi untuk operasional.
Badan Gizi Nasional (BGN) merombak besar-besaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan berbagai pelanggaran dalam evaluasi internal. Sebanyak 261 pegawai diberhentikan karena terbukti melanggar disiplin, sedangkan 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi standar yang ditetapkan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor.
Baru menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menemui perwakilan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melakukan demo di Kantor BGN, Jakarta.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan dirinya dan keluarga tidak memiliki dapur maupun unit SPPG.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono melakukan sidak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta.
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026. Kali ini, penyidik menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan (LMI), sebagai tersangka baru.
Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami temuan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Temuan tersebut dinilai dapat menjadi informasi tambahan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih bergulir.
Dugaan penyimpangan dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali mencuat di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kabupaten Cilacap mengungkap temuan mengejutkan setelah melakukan verifikasi terhadap ratusan titik SPPG yang sebelumnya telah terdaftar.
Dugaan penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan fakta baru. Kali ini, kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkap adanya dugaan pengadaan 5.000 unit kamera pengawas (CCTV) dan alat sidik jari (fingerprint) senilai lebih dari Rp300 miliar yang diduga tidak pernah terpasang.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pihaknya akan mengevaluasi skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kejagung menetapkan Asep Yusuf Somantri sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Ia diduga mengatur mitra dan titik dapur SPPG serta memberikan uang kepada tersangka lain.
Pembengkakan 13 ribu titik dapur gizi menyebabkan pemborosan anggaran negara sebesar Rp1 triliun setiap bulan.
BGN usut viralnya dugaan mark-up harga roti program makan gratis oleh oknum SPPG Serang.
Dudung Abdurachman membantah memiliki dapur SPPG dan menjanjikan hadiah bagi siapa pun yang bisa membuktikannya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan moratorium pembangunan dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kejaksaan Agung memastikan tidak semua SPPG di Indonesia terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN. Penyidikan hanya difokuskan pada unit yang ditemukan memiliki indikasi pelanggaran hukum. Kejagung juga menegaskan operasional SPPG yang masih melayani masyarakat tidak akan dihentikan, meski penyidik terus mendalami keterkaitan sejumlah yayasan dengan para tersangka.
ejaksaan Agung mengungkap salah satu temuan penting dalam penyidikan kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan Dadan Hindayana dan 2 orang lainnya yaitu Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung terkait adanya yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hasan Nasbi menanggapi ujaran pengkritik SPPG
Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jember menutup sementara dapur MBG di Jalan Teratai setelah inspeksi menemukan sejumlah fasilitas tidak sesuai standar dalam petunjuk teknis kelayakan pengolahan makanan.
BGN mencatat tiga perkara dugaan tindak pidana terkait pengurusan SPPG. Kasus pertama tercatat melalui LP/B/5/I/2026/SPKT/Polda Jawa Barat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menelusuri penyebab insiden tersebut. Dugaan sementara mengarah pada menu pangsit isi tahu yang dilaporkan memiliki rasa masam.
Komisi IX DPR menyoroti pengawasan BGN setelah ratusan siswa di Cakung diduga mengalami keracunan program MBG.
Keracunan kembali terjadi, Badan Gizi Nasional suspend 1.780 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk perbaikan.
Produksi motor trail listrik PT Adlas di Bogor menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan operasional MBG dan SPPG.
Badan Gizi Nasional menyiapkan 21 ribu motor listrik produksi Bogor untuk menunjang operasional layanan gizi di wilayah sulit akses.
Badan Gizi Nasional (BGN) diisukan memberi fasilitas sejumlah 1.000 rumah subsidi untuk pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), berikut penjelasan Kepala BGN.
Keracunan MBG kembali terjadi, BGN suspend ratusan dapur SPPG yang tidak sesuai standar di Wilayah II dan III.
Badan Gizi Nasional melakukan pengadaan laptop dan kaos kaki, netizen heboh dengan kebijakan tersebut.
Keracunan MBG kembali terjadi di beberapa sekolah dengan penyuplai SPPG Pondok Kelapa II, Jakarta Timur. Berikut penjelasan BGN tentang penanganan kasus tersebut.
BGN ancam hentikan insentif Rp6 juta bagi mitra SPPG jika fasilitas tak standar operasional harian.
