SUARBERITA.COM - Pemerintah mengendus adanya pemborosan anggaran yang masif dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membongkar adanya lonjakan tak wajar hingga belasan ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang memicu kerugian negara triliunan rupiah.

Pembengkakan ini ditemukan di wilayah reguler maupun kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Lonjakan kuota tersebut diduga kuat terjadi akibat adanya praktik transaksional atau jual beli titik dapur. Berdasarkan laporan yang diterima dari Nanik S. Deyang, proyeksi awal dapur gizi di luar wilayah 3T adalah 21.000 titik, namun angkanya melonjak menjadi 27.877 titik. Ada kelebihan sebanyak 6.877 lokasi.

Kondisi serupa terjadi di wilayah 3T. Target awal yang hanya dipatok 2.000 titik justru membengkak drastis menjadi 8.617 titik. Ironisnya, sebanyak 6.138 titik di antaranya bahkan sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya," kata pria yang akrab disapa Zulhas tersebut di Gedung Kemenko Pangan, dikutip dari detik Kamis (11/6/2026).

Imbas dari penambahan kuota liar yang mencapai lebih dari 13 ribu titik ini, keuangan negara harus menanggung beban tambahan yang sangat besar. Zulhas memaparkan bahwa jika diasumsikan biaya per lapak mencapai Rp6 juta per hari, maka ada pemborosan anggaran sebesar Rp1 triliun per bulan, atau mencapai Rp12 triliun dalam satu tahun.

Menko Pangan menegaskan bahwa situasi ini memerlukan pembenahan total yang mendesak. Pihaknya meminta Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan penataan ulang dan evaluasi ketat agar tata kelola program MBG bisa diperbaiki demi mencegah kebocoran anggaran yang lebih besar.