Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
23 artikel ditemukan
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor turut membawa nama politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (14/9/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang diduga berkaitan dengan perkara pengurusan pertanahan.
Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq bersama dua wakil rektor mendapat perhatian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Pemerintah menegaskan proses hukum tersebut harus tetap dihormati, sementara tata kelola perguruan tinggi menjadi perhatian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq bersama dua Wakil Rektor, Norman Arie Prayogo dan Kuat Puji Prayitno, turut diamankan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (21/8/2026). Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut ialah Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebnayak 16 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sejak kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 mulai menjalankan masa jabatannya. Data tersebut menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi tantangan meski para kepala daerah telah mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola pemerintah yang bersih.
Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penangkapan bupati melalui operasi tangkap tangan bukanlah target yang disengaja.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat, Ahmad Zaini.
KPK menyita brankas berisi valas setara Rp212 miliar dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo.
Setelah menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby dalam operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini melanjutkan penyidikan dengan menggeledah sejumlah lokasi di Kuansing, Riau, Senin (6/7/2026). Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri lebih jauh perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang menyeret kepala daerah tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim terus membuka lapisan baru perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Setelah menetapkan Syah sebagai tersangka kasus suap fee proyek, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyoroti satu temuan yang tak biasa: 55 kilogram logam yang diduga platinum di dalam mobil sang bupati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktik korupsi yang menyeret Bupati Langkat, Syah Afandin. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar sejak Rabu (1/7/2026) malam, KPK mengamankan tujuh orang, termasuk Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu’arif, pihak swasta yang juga disebut sebagai tim suksesnya pada Pilkada 2024.
Langkat, OTT, dan Lingkaran Kekuasaan yang Tak Pernah Benar-Benar PutusOperasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Langkat Sumatera Utara Syah Afandin bukan sekadar kabar penegakan hukum biasa. Peristiwa ini terasa menyentak karena datang hanya beberapa tahun setelah pendahulunya, Terbit Rencana Perangin-angin, lebih dulu ditangkap KPK. Yang membuatnya semakin ironis, Syah Afandin bukan sosok yang datang dari luar lingkaran kekuasaan lama. Ia adalah wakil dari Terbit, lalu naik menjadi pelaksana tugas setelah atasannya tersandung kasus korupsi, sebelum akhirnya terpilih sebagai bupati definitif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, giliran Bupati Langkat Syah Afandin yang diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan sejak Kamis (2/7/2026) malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Setelah sempat diminta bersikap kooperatif, Bupati Kuansing Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Zulkarnaen akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026) malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Dari operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dan menemukan uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Silmy Karim terjadi saat dirinya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Silmy bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian dan gratifikasi serta langsung ditahan selama 20 hari pertama.
KPK masih mendalami dugaan korupsi yang berkaitan dengan layanan pengurusan warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dugaan tersebut mencuat setelah operasi tangkap tangan yang mengamankan sejumlah pejabat dan pihak terkait. Hingga kini, KPK belum mengungkap konstruksi perkara maupun modus yang digunakan dan masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diamankan.
KPK menahan Eks Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra dalam kasus OTT Imigrasi Jakarta Barat. Keduanya terlihat mengenakan rompi oranye tahanan KPK bersama sejumlah pihak lainnya. Sebelumnya, KPK mengamankan 17 orang dalam OTT tersebut, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga telah ditahan.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim terlihat mengenakan rompi oranye tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026). Silmy yang sebelumnya sempat dicari penyidik terkait OTT Imigrasi Jakarta Barat itu juga tampak terborgol saat digiring menuju mobil tahanan. Hingga kini, KPK belum mengumumkan status hukum resmi Silmy Karim.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK setelah sempat dicari penyidik dalam rangkaian OTT Imigrasi Jakarta Barat. Silmy langsung menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Sebelumnya, KPK meminta Silmy kooperatif dan menyerahkan diri untuk membantu proses penyidikan yang masih terus berkembang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dalam proses penyelidikan, KPK tengah mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim untuk dimintai keterangan. Hingga kini, penyidik masih mendalami keterlibatan sejumlah pihak serta memeriksa barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut.
Bupati Tulungagung dikenakan OTT oleh KPK, usai kasus korupsi yang menjerat Gatut Sunu Wibowo dan ajudanya.
