Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
10 artikel ditemukan
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai mendorong transformasi layanan peradilan ke arah yang semakin digital. Langkah itu tidak lepas dari perubahan pola masyarakat dalam mengakses layanan MK. Hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 258 dari 304 permohonan yang telah diregistrasi atau sekitar 85 persen diajukan secara online.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah membangun kawasan yudikatif salah satunya Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
Indosat mengkaji implementasi putusan MK terkait kuota internet tak hangus, sambil menunggu aturan teknis Komdigi dan menyiapkan penyesuaian sistem layanan pelanggan.
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia melarang provider untuk menghanguskan sisa kuota internet yang belum terpakai setelah masa berlaku sudah habis.
MK mengabulkan sebagian uji UU P2SK. Pasal 164 ayat (1) huruf d dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dana pensiun swasta bersifat sukarela kini dapat dicairkan sekaligus atau berkala sesuai pilihan peserta, bukan hanya berkala, guna melindungi hak konstitusional pekerja.
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia tidak mengubah syarat usia minimal calon kepala desa (kades) tetap 25 tahun.
Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan putusan gugatan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam alokasi dana pendidikan nasional dapat dibacakan pada Juli 2026.
Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5/2026). Pihakanya menyebut putusan MK mempertegas kondisi yang selama ini sudah berjalan di lapangan.
KUHP Nasional kembali diajukan permohonan uji materiil oleh gabungan Advokat di Indonesia, uji materiil tersebut berkenaan dengan Pasal 218 dan 219 Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
