Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
18 artikel ditemukan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen menegakkan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia masih menangani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Keputusan gugatan akan diumumkan MK pada waktu mendatang.
Pelibatan TNI-Polri dalam pungutan pajak terus menjadi atensi nasional, begini fakta hukumnya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai tidak cukup hanya mengejar banyaknya koperasi yang terbentuk. DPR mengingatkan pemerintah agar koperasi yang telah dibangun benar-benar berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Jaksa agung diusulkan memimpin Komite Pengelolaan Aset untuk transparansi RUU Perampasan Aset.
Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penangkapan bupati melalui operasi tangkap tangan bukanlah target yang disengaja.
Kejagung ancam jemput paksa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah jika kembali mangkir pemeriksaan kasus TPPU baru.
Pihak Istana menegaskan agar proses hukum terhadap Febrie Adriansyah tidak mengaitkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus korupsi yang merajalela di Indonesia.
Koalisi buruh mengancam menggelar demonstrasi jika regulasi baru ketenagakerjaan dinilai mengabaikan kesejahteraan para pekerja.
MK mengabulkan sebagian uji UU P2SK. Pasal 164 ayat (1) huruf d dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dana pensiun swasta bersifat sukarela kini dapat dicairkan sekaligus atau berkala sesuai pilihan peserta, bukan hanya berkala, guna melindungi hak konstitusional pekerja.
Dua warga Medan ditangkap polisi karena membeli 25 liter Pertalite menggunakan jerigen, terancam denda miliaran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menanggapi penyimpangan pejabat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah berkomitmen perkuat layanan pengaduan masyarakat guna meningkatkan pengawasan terhadap di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi dan pemasyarakatan. Langkah itu dilakukan sebagai dari upaya memperbaiki tata kelola birokrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik.
Kasus tersebut masih diproses aparat penegak hukum. Pihak JK meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif.
Kementerian Hukum mengambil langkah besar dalam reformasi birokrasi dengan menggencarkan transformasi digital. Langkah ini mencakup digitalisasi 450 layanan publik serta 11 layanan internal kementerian untuk menciptakan pengawasan kinerja aparatur yang lebih terukur dan akuntabel.
Indonesia mengambil langkah besar sebagai negara non-barat pertama yang melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menghindari berbagai kejahatan internet.
Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, terbagi atas tiga sistem utama yang berlaku berdasarkan agama dan adat: Hukum Waris Islam (bagi umat Muslim), Hukum Waris Perdata/Barat (KUHPerdata), dan Hukum Waris Adat
