Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
13 artikel ditemukan
Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) kini membatasi dan operasional dapur maksimal Rp3.000 untuk setiap porsi makanan.
Jumlah pejabat yang membantu Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pertimbangan dan masukan kebijakan menjadi perhatian. Jika 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dihitung bersama 10 Penasihat Khusus Presiden, terdapat 36 pejabat dalam dua kelompok tersebut.
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 resmi disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Presiden Prabowo Subianto menyinggung alasan pemerintah melakukan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah masih adanya anggaran daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal
Polri mengusulkan tambahan anggaran Rp66 triliun untuk kebutuhan tahun anggaran 2027.
BPOM memperoleh Rp509 miliar untuk pengawasan MBG, meski masih mengusulkan tambahan Rp2,4 triliun sesuai kebutuhan tupoksi.
Zulkifli Hasan memastikan BPK dan BPKP akan memverifikasi anggaran program Koperasi Desa Merah Putih.
Polemik pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus bergulir setelah sejumlah program strategis literasi terpaksa dihentikan akibat berkurangnya alokasi anggaran tahun 2026. Kebijakan efesiensi belanja negara itu dinilai berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap bahan bacaan, terutama di daerah yang selama ini bergantung pada bantuan buku dari pemerintah.
Indonesia menjadi negara dengan anggaran pendidikan terendah di dunia yaitu sebesar 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun yang berasal dari pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Kewajiban tersebut mencakup berbagai jenis belanja, mulai dari pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), jasa event organizer (EO), publikasi, sertifikasi, hingga jasa konsultan dan belanja lainnya. Pemerintah memastikan seluruh tunggakan akan diselesaikan melalui mekanisme anggaran tahun 2026.
Presiden Prabowo meminta Badan Gizi Nasional mengkaji kelayakan alokasi dana Makan Bergizi Gratis per siswa.
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung di Kejaksaan Agung, BGN menyatakan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh belanja tahun 2025. Langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif sekaligus mencegah pengadaan barang yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi pelaksanaan program MBG.
Kepala BGN pangkas distribusi MBG usai pemotongan anggaran.
