SUARBERITA.COM - Gejolak geopolitik global di Selat Hormuz memaksa Pemerintah Indonesia mengencangkan ikat pinggang. Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) terpaksa terkena imbas efisiensi nasional. Menanggapi situasi ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bergerak cepat menyusun strategi baru agar program tetap berjalan meski anggaran operasional menyusut signifikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengumumkan pemotongan pagu anggaran MBG tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. "Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang," jelas Purbaya. Dikutip dari cnnindonesia.com Sabtu (23/05/2026). Dana baru tersebut, pemerintah juga mengunci Rp67 triliun sebagai cadangan di Dana Alokasi Umum (DAU).

Guna menyiasati penyusutan ini, Dadan Hindayana memangkas durasi pembagian makanan bagi anak sekolah. "Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari," ujar Dadan. Kendati demikian, proteksi penuh tetap diberikan bagi wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi yang tetap menerima jatah enam hari penuh. Saat libur sekolah tiba, distribusi pun diperketat dan hanya menyasar kelompok paling rentan, yakni ibu hamil, menyusui, dan balita.

Menariknya, BGN berkomitmen tidak mengurangi mutu gizi. Anggaran bahan baku dipastikan bertahan di angka Rp10 ribu per porsi. "Untuk bahan baku tetap Rp10 ribu bersifat at cost tergantung indeks kemahalan daerah," tegas Dadan. Hingga akhir April 2026, program ini sendiri telah menyerap dana Rp75 triliun dan menjangkau 61,96 juta penerima melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp268 triliun merupakan ujian berat bagi ketahanan pangan nasional. Namun, lewat kebijakan pembatasan hari operasional dan pengawasan ketat, BGN optimis pemenuhan gizi masyarakat miskin tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pangan per porsi.