SUARBERITA.COM - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional untuk meninjau ulang kecukupan anggaran program Makan Bergizi Gratis senilai Rp15.000 per anak demi memastikan efektivitas serta kualitas realisasi kebijakan nasional tersebut di lapangan.
Dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa Kepala Negara menginginkan kalkulasi yang matang sebelum menetapkan langkah lanjutan. Menurut keterangan Agustina, Presiden Prabowo menekankan pentingnya analisis mendalam mengenai pemenuhan gizi anak.
"Beliau mengatakan apakah anggaran Rp15 ribu itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya," ujar Agustina pascapertemuan tersebut sebagaimana dikutip dari ANTARA News. Kamis (16/7/2027).
Arahan ini menjadi pedoman resmi bagi BGN dalam mengoptimalkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi isu yang beredar terkait potensi pemangkasan nilai anggaran setelah evaluasi masa libur sekolah, pihak BGN menyatakan bahwa proses penghitungan matematisnya saat ini masih terus berjalan secara komprehensif.
Sebagai informasi, skema pembiayaan per porsi makanan yang telah direncanakan sebelumnya membagi kategori berdasarkan jenjang pendidikan. Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga sekolah dasar kelas 3 dialokasikan sebesar Rp8.000, sedangkan siswa kelas 4 SD hingga sekolah menengah atas mendapatkan Rp10.000. Angka tersebut mencakup pembiayaan bahan baku utama, di luar alokasi operasional sebesar Rp3.000 dan penyediaan fasilitas sebesar Rp2.000. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa standarisasi gizi yang diterima oleh setiap siswa dari total target 82,9 juta penerima manfaat tetap terjaga secara optimal.
Peninjauan ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp15.000 oleh Badan Gizi Nasional bertujuan memastikan efisiensi finansial negara dan ketepatan pemenuhan gizi anak. Langkah objektif ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sasaran target 82,9 juta penerima manfaat, khususnya bagi wilayah terluar di Indonesia, tanpa terburu-buru menetapkan pemotongan alokasi anggaran belanja.