SUARBERITA.COM - Polemik pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus bergulir setelah sejumlah program strategis literasi terpaksa dihentikan akibat berkurangnya alokasi anggaran tahun 2026. Kebijakan efesiensi belanja negara itu dinilai berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap bahan bacaan, terutama di daerah yang selama ini bergantung pada bantuan buku dari pemerintah.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengungkapkan pagu anggaran lembaganya turun drastis dari sekitar Rp721,6 miliar pada 2025 menjadi Rp377,9 miliar pada 2026. Penurunan hampir separuh tersebut membuat program distribusi buku gratis ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas tidak dapat dilanjutkan, dikutip dari Media Indonesia.

Kondisi itu memicu perhatian berbagai pihak. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai gerakan literasi nasional tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan fiscal. Menurutnya, pemerintah perlu mencari jalan keluar melalui kolaborasi berbagai pihak agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap bahan bacaan yang layak.

“Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya.

Lestari juga mengingatkan bahwa tantangan literasi di Indonesia masih besar. Berdasarkan data Perpusnas per Maret 2026, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional masih berada di angka 40,6 atau masuk kategori rendah. Karena itu, penghentian program bantuan buku dikhawatirkan semakin memperlebar kesenjangan akses bacaan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.