Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
11 artikel ditemukan
memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang online sejak 1 Oktober 2026.
Penghasilan dari YouTube yang selama ini ikut menopang aktivitas sosial Ipda Purnomo kini tak lagi masuk ke kantongnya. Polisi asal Lamongan itu memutuskan menghentikan monetisasi kanal YouTube miliknya mulai Oktober 2026.
Kasus korupsi kembali menyeret aparatur yang seharusnya berada di garis depan menjaga penerimaan negara. Kali ini, dua pemeriksa pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan manipulasi ekspor produk pulp PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Kebakaran melanda Gedung Dinas Teknis Abdul Muis yang ditempati sejumlah perangkat Pemprov DKI Jakarta, termasuk Bapenda, di Jakarta Pusat pada Jumat (7/8/2026) malam. Api berhasil ditangani petugas dan proses pendinginan dinyatakan selesai pada Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 12.05 WIB. Meski gedung terdampak kebakaran, Pemprov DKI memastikan aktivitas pelayanan kepada masyarakat tidak ikut terhenti.
Direktorat Jenderal Pajak resmi menunda penerapan pajak penghasilan e-commerce hingga 31 Oktober 2026.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia menargetkan mayoritas kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerimaan pajak tahun 2026 agar dapat membaik.
TNI AD dan Ditjen Pajak menegaskan pelibatan Babinsa sebatas koordinasi informasi, bukan pengawasan perpajakan.
Otoritas pajak Bali memblokir rekening serta sertifikat elektronik ratusan penunggak pajak senilai puluhan miliar.
Pemerintah melaui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menunjukkan Strava Inc. sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), sehingga
Berkunjung ke Pekan Raya Jakarta (PRJ) kini bukan hanya soal berburu diskon, menikmati kuliner, atau menyaksikan berbagai hiburan. Tahun ini, masyarakat juga dapat memanfaatkan kunjungannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah melalui Gerai Samsat yang dihadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan kebijakan berupa pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan sebagai kado dalam rangka memperingati HUT ke-499 DKI Jakarta.
