Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
12 artikel ditemukan
Ratusan siswa dan guru di Cirebon mengalami masalah kesehatan usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis dari penyedia jasa.
Pemerintah dan DPR menyepakati perubahan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa mengikuti tes ulang
Pemerintah Republik Indonesia resmi mengalihkan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat.
Badan Gizi Nasional menyiapkan sistem digital agar orang tua dan publik dapat memantau menu Makan Bergizi Gratis.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menyiapkan desain tata kelola pemenuhan guru nasional berkelanjutan.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa gaji guru masih rendah karena keterbatasan anggaran memunculkan pertanyaan penting: apakah negara benar-benar kekurangan uang, atau persoalannya terletak pada bagaimana anggaran diprioritaskan?
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, Presiden Prabowo Subianto bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah, Abdul Mu’ti.
Tiga kelompok massa turun ke jalan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026). Aksi pertama datang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan aliansi guru lainnya yang menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI sejak pukul 08.00 WIB
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut praktik serupa telah lama terjadi. Pelaku biasanya memanfaatkan relasi kuasa terhadap korban di lingkungan sekolah. Pasalnya, pelaku memberi perhatian khusus, hadiah, hingga fasilitas akademik kepada korban. Korban kemudian merasa istimewa dan sulit menolak eksploitasi dari pelaku.
Anggota komisi X DPR RI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Indah Wahyuni, menegaskan kebutuhan guru tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Memang iya kami tetap menghitung ada formasi, karena kalau kami tidak menambah ya tidak mungkin,” kata Indah Wahyuni, dikutip dari rri.co.id, Rabu (6/5/2026).
Ketentuan tersebut memicu ketidakpastian status kerja guru non-ASN. Anggota BAM DPR RI, Harris Turino, menerima aspirasi guru honorer.
