SUARBERITA.COM - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa gaji guru masih rendah karena keterbatasan anggaran memunculkan pertanyaan penting: apakah negara benar-benar kekurangan uang, atau persoalannya terletak pada bagaimana anggaran diprioritaskan?

Pertanyaan ini relevan karena pada saat yang sama pemerintah tetap menjalankan berbagai program prioritas yang membutuhkan dukungan belanja besar. Karena itu, diskusi seharusnya tidak berhenti pada narasi “uang tidak ada”, melainkan bergeser menjadi “uang ditempatkan untuk apa”.

Secara konstitusional, Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun besarnya alokasi pendidikan tidak otomatis berarti seluruh anggaran tersebut langsung diterima sekolah atau guru.

Belanja pendidikan nasional tersebar ke berbagai komponen: transfer ke daerah, tunjangan profesi guru, bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP, pembangunan sarana pendidikan, dana abadi pendidikan, serta program lain yang masuk dalam penandaan fungsi pendidikan.

Perdebatan muncul ketika sebagian program lintas sektor ikut dikaitkan dengan fungsi pendidikan. Dalam pembahasan APBN 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan pemerintah sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia melalui sekolah.

Kritik yang muncul bukan pada tujuan programnya, melainkan pada implikasi penganggarannya. Ketika ruang dalam fungsi pendidikan digunakan untuk agenda yang tidak langsung terkait proses belajar-mengajar, muncul pertanyaan apakah kapasitas fiskal untuk mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan guru menjadi semakin terbatas.

Dalam teori ekonomi politik, kondisi ini dapat dibaca melalui konsep budget maximization. Kecenderungan institusi publik mempertahankan ruang anggaran bagi programnya masing-masing.

Pada akhirnya, persoalannya bukan semata ada atau tidak adanya uang. Yang diperdebatkan adalah pilihan politik anggaran: di tengah sumber daya yang terbatas, prioritas pembangunan ditempatkan untuk siapa terlebih dahulu.