Suar Berita
Hukum

Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Perlukah Dipersoalkan?

M Rayhan Wildani K21 November 202609.27 WIB
Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Perlukah Dipersoalkan?

SUARBERITA.COM - Setelah hampir 18 tahun bergulir, Undang-Undang (UU) Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026). Namun, pengesahan regulasi yang ditujukan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana itu menyisakan satu isu yang menjadi perhatian, yakni tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Ketentuan tersebut sebelumnya menjadi salah satu materi yang didorong sejumlah pihak dalam pembahasan UU Perampasan Aset. Tidak masuknya illicit enrichment kemudian memunculkan kritik dari kalangan masyarakat sipil dan sejumlah tokoh hukum, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Mahfud MD.

ICW menilai absennya ketentuan tersebut berpotensi mengurangi kemampuan negara dalam menjangkau kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, terutama ketika peningkatan kekayaan seseorang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Sementara Mahfud MD memandang hilangnya ketentuan itu membuat substansi UU Perampasan Aset kehilangan salah satu aspek pentingnya.

Di tengah kritik tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment tidak dimasukkan ke dalam UU Perampasan Aset. Habiburokhman menilai, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus ditempatkan dalam kerangka hukum pidana materiil. Hal itu, menurutnya, perlu dibedakan dari aturan yang mengatur mekanisme penelusuran dan perampasan aset agar batas kewenangan hukum tidak menjadi kabur.

"Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia dan asas legalitas. DPR berpandangan, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara administratif tidak serta-merta membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Penentuan adanya pelanggaran hukum tetap membutuhkan dasar dan proses yang jelas.

Meski illicit enrichment tidak diakomodasi, Habiburokhman menegaskan UU Perampasan Aset tetap diarahkan untuk memastikan kejahatan tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Regulasi tersebut tetap mengatur mekanisme perampasan aset melalui proses pidana maupun dalam kondisi tertentu tanpa putusan pidana.

Perbedaan pandangan mengenai illicit enrichment memperlihatkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu pasal, tetapi juga bagaimana negara merancang instrumen hukum untuk mengejar aset hasil kejahatan. Di satu sisi, mekanisme pemulihan aset dituntut efektif menjangkau kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Di sisi lain, proses tersebut harus tetap memiliki batas dan dasar hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak warga negara.

Perdebatan ini pada akhirnya memperlihatkan dua hal yang sama-sama menjadi perhatian dalam pemberantasan korupsi. Negara membutuhkan instrumen yang kuat untuk mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan, tetapi kewenangan tersebut juga harus dijalankan dengan batas hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan.

Lantas, apakah tidak dimasukkannya illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset memang perlu dipersoalkan?

Persoalan ini sebenarnya tidak sesederhana ada atau tidaknya satu ketentuan dalam undang-undang. Argumen Habiburokhman mengenai pemisahan hukum pidana materiil dan formil memiliki dasar yang perlu diperhatikan. Sebab, kewenangan negara untuk merampas aset tetap harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada dugaan bahwa seseorang memiliki kekayaan yang tidak wajar.

Namun, di sisi lain, kekhawatiran mengenai tidak adanya pengaturan illicit enrichment juga tidak bisa diabaikan. Dalam praktik pemberantasan korupsi, ketidaksesuaian antara kekayaan dan penghasilan sah seseorang dapat menjadi persoalan yang perlu ditelusuri. Tanpa instrumen hukum yang memadai, negara berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus mengungkap asal-usul kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Artinya, yang perlu dipersoalkan bukan semata-mata mengapa illicit enrichment tidak dimasukkan ke dalam UU Perampasan Aset, melainkan apakah perangkat hukum yang tersedia saat ini sudah cukup untuk menjawab persoalan tersebut. Jika memang pengaturannya harus ditempatkan dalam undang-undang pidana materiil yang berbeda, perlu dipastikan pula bahwa ruang pengaturannya tidak justru terabaikan.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset tidak hanya dituntut mampu memulihkan aset hasil kejahatan, tetapi juga harus menjamin bahwa prosesnya berjalan berdasarkan hukum. Karena itu, perdebatan mengenai illicit enrichment tetap relevan, bukan untuk mengabaikan asas legalitas, melainkan untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi memiliki instrumen yang efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Perlukah Dipersoalkan?
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/illicit-enrichment-tak-masuk-uu-perampasan-aset-perlukah-dipersoalkan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!