SUARBERITA.COM - Gelombang kasus korupsi kembali mengguncang pemerintahan setelah dua pejabat tingkat tinggi terseret perkara berbeda hanya dalam rentang waktu kurang dari 48 jam. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing. Penahanan dilakukan setelah Silmy menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari 10 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Silmy ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan terkait penerbitan dokumen keimigrasian. KPK menduga praktik tersebut berlangsung saat Silmy masih menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024. Penahanan Silmy terjadi sehari setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus MBG menjadi perhatian besar karena program tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menduga terdapat pengadaan sejumlah barang yang tidak relevan dengan kebutuhan program, termasuk kendaraan listrik, perangkat elektronik, hingga perlengkapan lainnya.
dikutip dari metrotvnews, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui pemerintah prihatin atas munculnya kasus korupsi yang terjadi secara beruntun dalam dua hari terakhir. Namun pemerintah menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan baik di KPK maupun Kejaksaan Agung.
"Sesungguhnya dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan," ujar Pras dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juni 2026.
"Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari," ungkap Pras.
Rentetan kasus tersebut menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan pemerintah. Di sisi lain, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan pelayanan publik dan program strategis nasional tetap berjalan tanpa terganggu proses hukum yang sedang berlangsung.