Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
3 artikel ditemukan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi pencabutan hak guna usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Persidangan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta diwarnai aksi walk out. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengajukan permohonan pencabutan gugatan setelah mempertanyakan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mencabut izin usaha lima perusahaan yang konsesinya berada di sejumlah wilayah Kalimantan. Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah penegakan hukum pemerintah terhadap perusahaan yang dinilai melanggar kewajiban dalam pengelolaan kawasan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).