SUARBERITA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi pencabutan hak guna usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Sebelas perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Nusron menyebut para investor atau pemegang saham perusahaan itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Dalam konferensi pers pada Senin (9/11/2026), Nusron menjelaskan pemerintah kemudian membagi perusahaan ke dalam beberapa kluster berdasarkan kondisi HGU, tingkat kebakaran, serta kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan dan mitigasi karhutla.
Perusahaan yang masuk daftar tersebut yakni PT MIB di Kalimantan Selatan; PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API di Kalimantan Barat; serta PT JMS dan PT STP di Kalimantan Timur.
Pada kluster pertama, pemerintah merencanakan pencabutan seluruh HGU PT MIB, PT RKA, dan PT SKM. PT MIB memiliki lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, sedangkan PT SKM memiliki dua bidang lahan masing-masing 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron menyebut pencabutan PT MIB didasarkan pada kebakaran yang mencapai lebih dari 50 persen, kejadian berulang, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan maupun mitigasi. Kondisi tersebut dinilai melanggar kewajiban dalam keputusan pemberian hak atas tanah.
Kluster berikutnya mencakup PT PSLT dengan luas sekitar 2.300 hektare. Karena masa HGU perusahaan tersebut telah berakhir, pemerintah memastikan lahan akan diambil alih negara.
Sementara itu, PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare masuk kelompok perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah memastikan HGU tidak akan diterbitkan dan merekomendasikan evaluasi izin usaha perkebunannya.
Adapun PT SAE seluas 1.510 hektare masuk kelompok yang direncanakan mengalami pencabutan sebagian HGU karena tingkat kebakaran tercatat kurang dari 50 persen.
Tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS, masih dalam pendalaman. Pemerintah melakukan inspeksi lapangan dan pengukuran untuk menentukan apakah pencabutan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.
Dengan demikian, penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut belum seluruhnya berupa pencabutan yang telah selesai dilaksanakan. Pemerintah masih harus menuntaskan pemeriksaan dan proses administratif sesuai status masing-masing perusahaan.

