SUARBERITA.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mulai memasuki fase penting dalam proses legislasi. Setelah pembahasan materi di tingkat Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) menyelesaikan tugas penyempurnaan naskah dan mengembalikan hasilnya kepada Panja pada Rabu (18/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan, pekerjaan kedua tim tersebut telah diselesaikan sesuai mandat Panja. Perbaikan yang dilakukan mencakup penggunaan kalimat, frasa, kata, tanda baca, hingga konsistensi penomoran dan sistematika naskah.
"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Perkembangan ini menjadi bagian dari perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang sudah bertahun-tahun diwacanakan. Gagasan regulasi tersebut mulai bergulir sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2009, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menginisiasi penyusunan rancangan aturan tersebut. Draf pertamanya selesai pada 2012, tetapi tidak berlanjut menjadi pembahasan hingga pergantian pemerintahan.
Pada era Presiden Joko Widodo, RUU ini sempat masuk Prolegnas jangka menengah pada 2015. Pemerintah juga mengusulkan draf untuk masuk Prolegnas 2020, tetapi usulan tersebut tidak berlanjut. Pada Mei 2023, Presiden Jokowi bahkan mengirimkan surat presiden kepada DPR agar RUU tersebut segera dibahas. Namun, pembahasan belum berjalan hingga akhir masa pemerintahannya pada 2024.
Baru pada periode DPR berikutnya, RUU Perampasan Aset ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan masuk dalam agenda prioritas legislasi. Komisi III mulai membahasnya bersama pemerintah pada Januari 2026. Kini, pembahasan telah melewati tahap pembahasan materi dan berlanjut menuju perumusan serta sinkronisasi pasal. <cite-placeholder/>
Harapan dan Risiko di Balik Perampasan Aset
Lahirnya aturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya negara memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana. Selama ini, penanganan perkara pidana tidak selalu berujung pada pemulihan seluruh kekayaan yang diduga diperoleh dari kejahatan.
Melalui mekanisme perampasan aset, negara diharapkan memiliki instrumen yang lebih efektif untuk mengejar hasil tindak pidana. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada bagaimana aturan dirumuskan dan diterapkan.
Di sinilah persoalan pentingnya. Kewenangan merampas aset harus memiliki batas yang jelas. Definisi aset yang dapat dirampas, hubungan aset dengan tindak pidana, standar pembuktian, hingga perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat harus diatur secara tegas.
Tanpa pengaturan dan pengawasan yang memadai, kewenangan tersebut berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama jika hak milik masyarakat dapat terdampak tanpa proses hukum yang transparan dan dapat diuji.
Dalam pembahasan di DPR, Soedeson Tandra sebelumnya menyatakan bahwa keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan masyarakat harus dijaga. Ia menyebut tindakan perampasan aset harus mendapat persetujuan pengadilan dan pihak yang terdampak tetap memiliki ruang untuk mengajukan keberatan.
Karena itu, perjalanan RUU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari seberapa cepat DPR menyelesaikan pembahasannya. Kualitas rumusan dan jaminan perlindungan hukum juga akan menentukan bagaimana aturan tersebut bekerja setelah berlaku.
Pertanyaan besarnya, mampukah RUU Perampasan Aset menjadi instrumen yang memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjaga kepastian hukum? Jawabannya tidak hanya ditentukan oleh pengesahan, tetapi juga oleh isi aturan dan konsistensi penerapannya.

