Suar Berita
News

Pusat Polisi Militer Usut Anggota Aktif Terkait Dugaan Korupsi Dana Bantuan Darurat Kebencanaan

Moh Wasil Haqqullah13 November 202616.00 WIB
Pusat Polisi Militer Usut Anggota Aktif Terkait Dugaan Korupsi Dana Bantuan Darurat Kebencanaan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Dok: Antara

SUARBERITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa institusi pertahanan negara telah merespons surat resmi mereka dengan mengambil tindakan tegas.

Langkah investigasi internal kini sedang berjalan untuk mendalami sejauh mana campur tangan aparat yang bertugas terkait skandal penyelewengan anggaran khusus untuk merespons situasi krisis dan kedaruratan di tanah air beberapa waktu yang lalu.

Perkembangan terbaru penanganan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara perlahan mulai menemukan titik terang melalui kerja sama antarlembaga. Institusi sipil dan penegak hukum militer menjalin koordinasi erat guna mengusut tuntas aliran uang haram yang seharusnya dipakai untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan pers di markas utamanya pada hari Kamis malam guna menjelaskan kemajuan perkara tersebut.

Budi menegaskan bahwa pihak militer tidak diam sesudah menerima pemberitahuan resmi yang dikirimkan pada akhir bulan Oktober. "Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI," ucap Budi di hadapan para awak media yang terus menunggu informasi terkini terkait proses penyidikan kasus tersebut. Jumat (13/11/2026).

Pihak KPK sebelumnya memang melayangkan dokumen formal tertanggal 20 Oktober 2026 kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto guna meminta tindak lanjut bagi prajurit berseragam yang diduga ikut melancarkan praktik korup. "Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut," tuturnya.

Skandal besar ini terungkap saat operasi tangkap tangan (OTT) digelar pada 13 Oktober 2026 yang berhasil mengamankan 15 orang secara dramatis. Sehari berselang, KPK menetapkan lima tersangka dengan sitaan barang bukti fantastis senilai total Rp5,47 miliar. Rincian aset tersebut mencakup 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas 192 gram senilai Rp452 juta, serta dompet aset kripto senilai Rp1,10 miliar. Perkara ini menjadi sorotan tajam karena salah satu tersangka utama adalah BS, adik kandung Letjen TNI berinisial S yang kala itu menduduki kursi Kepala BNPB.

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alokasi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan untuk tahun anggaran 2026 sejatinya telah ditetapkan mencapai angka Rp12,5 triliun.

Alokasi dana yang besar ini ditujukan khusus untuk penanganan prabencana hingga rehabilitasi pascabencana di seluruh wilayah rawan. Menguapnya dana krusial ini menambah daftar panjang buruknya tata kelola anggaran darurat di tanah air. Lebih lanjut, laporan riset terbaru dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat secara spesifik bahwa sepanjang tahun 2020 hingga pertengahan 2026, setidaknya terdapat 18 kasus korupsi yang berfokus pada dana bencana alam dan bantuan kemanusiaan sosial, yang merugikan kas negara secara masif hingga mencapai angka lebih dari Rp1,4 triliun.

Langkah pembersihan ini membuktikan komitmen aparat mempertahankan integritasnya dalam melindungi hak rakyat demi mencapai negara yang bebas dari bayang korupsi.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Pusat Polisi Militer Usut Anggota Aktif Terkait Dugaan Korupsi Dana Bantuan Darurat Kebencanaan
Penulis
Moh Wasil Haqqullah
Sumber
https://suarberita.com/article/pusat-polisi-militer-usut-anggota-aktif-terkait-dugaan-korupsi-dana-bantuan-darurat-kebencanaan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!