SUARBERITA.COM - Pengusutan kasus pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif (AWI) memasuki babak baru yang jauh lebih krusial daripada sekadar praktik lancung kepala daerah. Pada Rabu, 18 November 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, penyidik komisi antirasuah mengungkap indikasi aliran dana haram dari kasus tersebut menuju Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada akhir Juli 2026 yang menetapkan empat tersangka, yakni AWI, orang kepercayaannya berinisial GHA, Lilik Budi Suprianto, serta staf administrasi KPK Setya Budi Dias. Dalam konstruksi awal perkara, AWI menggunakan tangan GHA untuk memeras berbagai perangkat daerah dan rekanan swasta.
"AWI melalui GHA diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Adapun GHA mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar," ujar Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam keterangan penyidikan sebelumnya.
Namun, penelusuran lanjutan membuktikan bahwa uang hampir Rp2 miliar tersebut tidak berhenti untuk kebutuhan pribadi sang bupati. Sebagian dana dialokasikan untuk mengurus perkara dan mengamankan posisi pemerintah daerah termasuk dugaan menyuap auditor negara agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tampak bersih. Penyidik bahkan telah memanggil mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebagai saksi kunci untuk mendalami sejauh mana keterlibatan unsur pimpinan auditor wilayah tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa indikasi pengaturan hasil pemeriksaan ini terendus dari pola komunikasi intensif antara pihak bupati nonaktif dan oknum BPK Perwakilan Jawa Tengah.
"Dalam pengembangan penyidikan, ada dugaan bahwa bupati ini juga melakukan komunikasi dengan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pengondisian audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menekankan bahwa penyidik masih terus melacak jejak transaksi dan peran masing-masing aktor di balik layar. "Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak," tegasnya.
Bagaimana Lembaga Independen Bisa Dikendalikan?
Secara konstitusional, Pasal 23E UUD 1945 menempatkan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Desain kelembagaan ini seharusnya membuat BPK kebal dari intervensi kekuasaan. Namun, terungkapnya dugaan pengondisian audit Pemkab Pemalang menunjukkan bahwa independensi normatif di atas kertas kerap jebol ketika berhadapan dengan tiga celah struktural di lapangan.
Pertama, ruang diskresi yang lebar dalam fase pra-laporan. Proses audit tidak serta-merta menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final. Sebelum opini diterbitkan, tim pemeriksa menyusun Temuan Pemeriksaan (TP) sementara dan melakukan pembahasan bersama entitas yang diperiksa. Di titik inilah ruang negosiasi gelap kerap terbuka. Penentuan apakah suatu penyimpangan anggaran masuk kategori "tidak material", cukup diselesaikan secara administratif, atau harus di-drop (dropping temuan) sangat bergantung pada pertimbangan profesional (professional judgment) auditor dan penanggung jawab pemeriksaan. Ketika diskresi ini diperjualbelikan, temuan kerugian daerah bisa menyusut drastis atau lenyap sebelum LHP diketuk.
Kedua, tekanan politik-fiskal mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bagi kepala daerah, predikat WTP bukan sekadar indikator tertib akuntansi, melainkan komoditas politik untuk membangun citra bersih sekaligus syarat mengakses dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Ambisi mempertahankan WTP di tengah tata kelola anggaran yang sebenarnya bermasalah menciptakan permintaan tinggi terhadap "jasa" pengondisian audit. Ironisnya, untuk membiayai transaksi tersebut, kepala daerah kembali memeras kepala dinas dan kontraktor proyek seperti pola yang dilakukan AWI melalui GHA sehingga melahirkan lingkaran setan korupsi yang saling mengunci.
Ketiga, lumpuhnya kendali mutu berjenjang ketika pucuk pimpinan wilayah ikut bermain. Secara prosedural, BPK menerapkan sistem review berlapis (quality control), mulai dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, hingga penanggung jawab atau kepala perwakilan. Mekanisme ini dirancang agar satu pemeriksa tidak bisa memanipulasi hasil audit sendirian. Namun, sistem berjenjang tersebut justru berbalik menjadi instrumen pengendalian dari atas ke bawah (top-down) apabila pejabat di level pimpinan perwakilan yang memiliki otoritas menentukan arah akhir LHP turut terlibat dalam komunikasi transaksional dengan kepala daerah.
Efek Domino dan rapuhnya Lapis Pengawasan
Terbongkarnya skandal di Pemalang memantik pertanyaan mendasar yang jauh lebih mengkhawatirkan: jika pengondisian audit bisa terjadi di satu kabupaten, bukankah sangat mungkin pola serupa juga berlangsung di daerah-daerah lain?
Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Kasus Pemalang bukanlah anomali tunggal. Sebulan sebelumnya, pada Oktober 2026, KPK juga membongkar praktik dugaan pengondisian temuan audit BPK di Kabupaten Klaten yang turut menyeret pimpinan BPK Perwakilan Jawa Tengah. Jauh sebelum itu, publik pun mencatat preseden serupa dalam kasus suap opini WTP di Kabupaten Muara Enim hingga berbagai kementerian/lembaga. Pola yang berulang dari tahun ke tahun menandakan bahwa pengondisian audit bukan sekadar ulah "oknum" yang kebetulan menyimpang, melainkan kerentanan sistemik yang belum tertangani di tubuh lembaga pemeriksa.
Lalu, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap BPK bekerja selama ini? Secara kelembagaan, BPK sebenarnya memiliki tiga lapis pengawasan, tetapi ketiganya memiliki titik buta ketika berhadapan dengan kolusi tertutup.
Pada lapis pertama, terdapat Inspektorat Utama (Itama) sebagai aparat pengawasan intern yang bertugas menjaga mutu pemeriksaan dan integritas pemeriksa. Namun, sebagai unit internal yang berada di dalam struktur birokrasi yang sama, pengawasan Itama cenderung bersifat administratif dan berbasis kepatuhan dokumen. Selama kertas kerja pemeriksaan disusun rapi sesuai prosedur formal, transaksi uang tunai atau komunikasi informal di luar kantor antara kepala daerah dan pejabat auditor nyaris mustahil terdeteksi tanpa penyadapan aparat penegak hukum.
Pada lapis kedua, penegakan etik dijalankan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, yang pengaturannya baru saja diperbarui melalui Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK pada Oktober 2026. Meski memiliki mandat memeriksa pelanggaran kode etik baik terhadap Anggota BPK maupun pemeriksa berdasarkan laporan, pengaduan, maupun hasil pengawasan internal, kerja majelis etik pada dasarnya bersifat reaktif dan kuratif. Sanksi etik baru bergerak setelah skandal meledak ke ruang publik atau setelah KPK melakukan penindakan bukan mencegah terjadinya kongkalikong sejak awal masa audit.
Sementara pada lapis ketiga, pengawasan eksternal melalui penyerahan LHP kepada DPR/DPRD maupun evaluasi sejawat internasional (peer review) antar lembaga audit negara juga tidak menyentuh substansi transaksi di balik layar. Peer review hanya menguji metodologi dan standar pemeriksaan secara makro, sedangkan DPRD umumnya tidak memiliki akses terhadap kertas kerja mentah (audit working papers) untuk menguji mengapa sebuah temuan awal hilang dari LHP final.
Selama proses penentuan materialistis dan penghapusan temuan audit tetap berlangsung di ruang tertutup tanpa jejak digital yang diaudit secara independen, integritas opini BPK akan selalu bergantung pada moralitas individu dan pengawasan internalnya akan terus tertinggal satu langkah di belakang operasi tangkap tangan KPK.

