SUARBERITA.COM - Vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara pengadaan Chromebook menjadi salah satu putusan pengadilan yang paling menyita perhatian publik sepanjang 2026. Perkara yang pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan digitalisasi pendidikan itu berubah menjadi diskusi yang jauh lebih luas, yakni tentang batas antara sebuah keputusan kebijakan publik (policy) dengan tindak pidana korupsi.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Nadiem terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dalam pengadaan Chromebook. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 18 tahun penjara, namun tetap menjatuhkan pidana 10 tahun penjara disertai pidana denda dan uang pengganti sesuai amar putusan. Putusan itu tentu harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.
Meski demikian, reaksi masyarakat justru menunjukkan fenomena yang tidak biasa. Dukungan kepada Nadiem datang dari berbagai kalangan, mulai dari para pengemudi Gojek yang memadati area persidangan, tokoh publik, pelaku industri teknologi, hingga sejumlah figur publik yang menyampaikan pandangan mereka melalui media sosial. Bahkan ada beberapa ojol yang mengirim karangan bunga ke pengadilan "Salam cinta Ojol untuk Pak Nadiem, Doa terbaik" tertulis dalam satu dari beberapa karangan bunga. Banyak yang menilai sosok Nadiem selama ini lebih dikenal sebagai inovator yang membawa perubahan di sektor pendidikan dan teknologi dibanding sebagai figur yang mencari keuntungan pribadi.
Pandangan tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang persidangan, Nadiem berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat untuk memperkaya diri. Dalam pembelaannya, ia mengatakan, "Saya dapat khilaf, tetapi tidak ada benih korupsi dalam diri saya" dilansir dari antara. Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh tim kuasa hukumnya yang berpendapat bahwa perkara ini lebih banyak berkaitan dengan pilihan kebijakan pengadaan dibanding adanya niat jahat (mens rea) untuk melakukan korupsi. Di sisi lain, majelis hakim memiliki penilaian berbeda berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan yang mereka yakini memenuhi unsur tindak pidana.
Di sinilah letak perdebatan publik muncul. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah setiap kebijakan yang kemudian dinilai keliru harus berujung pada pertanggungjawaban pidana, terlebih ketika majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan unsur bahwa Nadiem memperkaya dirinya sendiri. Sebaliknya, pengadilan menilai penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara tetap dapat dipidana meskipun tidak terbukti ada pengayaan pribadi. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian memunculkan ruang diskusi di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, perkara Chromebook bukan hanya menjadi perkara tentang pengadaan laptop di lingkungan pendidikan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap kebijakan publik akan selalu menjadi sorotan karena menyangkut kepastian hukum, keberanian pejabat mengambil keputusan, sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan. Nadiem telah menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding, sehingga proses hukum perkara ini masih akan terus berjalan. Selama proses tersebut berlangsung, ruang bagi publik untuk mengkritisi putusan tentu tetap terbuka, selama kritik itu disampaikan secara objektif, berbasis fakta persidangan, dan tetap menghormati independensi lembaga peradilan.