SUARBERITA.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menjadi perhatian. Hingga pertengahan Agustus 2026, luas lahan yang terbakar telah mencapai 148,71 hektare dengan ribuan titik panas tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng per Selasa (18/8/2026) pukul 18.00 WIB, terdapat 1.026 titik panas (hotspot) dan 46 kejadian karhutla. Data tersebut disampaikan BPBD Kalteng melalui akun Instagram resminya, @bpbdkalteng, pada Kamis (20/8/2026).

Kapuas menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 231 titik, disusul Kotawaringin Timur dengan 212 titik. Sementara berdasarkan luas lahan terbakar, Kotawaringin Barat menjadi daerah dengan dampak terbesar, mencapai 46,7 hektare, diikuti Sukamara dengan 37 hektare.

Besarnya skala kebakaran juga membuat penanganan harus melibatkan kekuatan besar. Sebanyak 10.700 personel gabungan dikerahkan untuk menangani karhutla. Operasi pemadaman turut didukung lima helikopter dan satu pesawat untuk kebutuhan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Namun, dampak karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Asap yang muncul mulai memberikan tekanan terhadap kesehatan masyarakat. Dalam pembaruan yang sama, BPBD Kalteng mencatat 66.679 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

BPBD Kalteng menyebut dampak kesehatan mulai terasa dan mengimbau masyarakat menjaga kesehatan diri serta keluarga dari paparan asap. Masyarakat juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika kebakaran meluas dan asap menyebar, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama mereka yang harus beraktivitas di tengah kualitas udara yang memburuk.

Dengan ribuan hotspot dan puluhan kejadian karhutla yang masih tercatat, upaya pencegahan menjadi semakin penting. Penanganan tidak hanya membutuhkan pemadaman ketika api muncul, tetapi juga pengawasan kawasan rawan, pencegahan pembakaran lahan, serta perlindungan masyarakat dari dampak asap.