Suar Berita
Cari berita
© 2026 Suar Berita
4 artikel ditemukan
Pelibatan TNI-Polri dalam pungutan pajak terus menjadi atensi nasional, begini fakta hukumnya.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia menargetkan mayoritas kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerimaan pajak tahun 2026 agar dapat membaik.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbarui pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dalam ketentuan terbaru, petugas pajak diperbolehkan membangun koordinasi dengan aparat kewilayahan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, saat melakukan pengumpulan informasi di lapangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat basis data perpajakan, bukan memberikan kewenangan baru kepada aparat TNI maupun Polri.
Penerapan regulasi pemotongan pajak di platform digital yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
