SUARBERITA.COM - Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mulai memasuki pembahasan yang lebih luas. Usulan yang awalnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo itu kini memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari kesiapan habitat tujuan hingga keterlibatan pemerintah daerah dalam menentukan masa depan satwa langka tersebut.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan seluruh pihak terkait perlu duduk bersama untuk mengkaji rencana tersebut. Pembahasan nantinya akan melibatkan DPR, khususnya Komisi IV, kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Pemerintah Provinsi Banten.
"Nanti kita akan minta dari semua apa, pihak yang terkait dengan apa, konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya, baik di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait, juga pemerintah daerah baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Saan, pembahasan diperlukan untuk mempelajari keuntungan dan risiko apabila pemindahan badak Jawa benar-benar dilakukan. Koordinasi lintas pihak juga dinilai penting agar usulan tersebut tidak diputuskan hanya berdasarkan satu pertimbangan.
Pernyataan Saan membuka dimensi lain dalam wacana relokasi ini, yakni bagaimana pemerintah menyusun kebijakan konservasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebab, persoalan tersebut bukan hanya berada di ranah perlindungan satwa, tetapi juga menyangkut kewenangan pengelolaan kawasan, kebijakan lingkungan, dan kepentingan daerah tempat habitat asli badak Jawa berada.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan sebelumnya menyatakan Alas Purwo masih sebatas calon lokasi yang potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua. Pemerintah belum menetapkan lokasi maupun keputusan pelaksanaan pemindahan. Kelayakan kawasan harus terlebih dahulu dinilai melalui kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.
Artinya, pembahasan pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan penting. Kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, keamanan kawasan, risiko penyakit, hingga kemampuan badak beradaptasi di lingkungan baru perlu menjadi bagian dari penilaian. Keputusan tidak cukup hanya didasarkan pada tersedianya kawasan yang dianggap aman dari ancaman bencana.
Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah memastikan perlindungan di habitat asal tetap menjadi prioritas. Sebab, munculnya wacana pemindahan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menjaga ekosistem Ujung Kulon. Ancaman terhadap kawasan tersebut tetap perlu diantisipasi melalui penguatan pengawasan, mitigasi bencana, dan perlindungan habitat. Dengan kata lain, relokasi dan pengamanan habitat asli seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling menggantikan.
Sementara itu, usulan tersebut juga mendapat keberatan dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menyatakan menolak pemindahan badak Jawa karena satwa tersebut selama ini menjadi salah satu ikon daerahnya. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Pandeglang ketika membicarakan ancaman bencana.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka tujuan dan dasar kebijakan yang sedang dipertimbangkan. Pelibatan pemerintah daerah juga tidak cukup hanya sebatas menghadiri pembahasan. Mereka perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar kajian, konsekuensi bagi kawasan konservasi, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat di sekitar Ujung Kulon.
Di sinilah peran koordinasi lintas lembaga menjadi penting. Kementerian terkait perlu menjelaskan aspek teknis dan ilmiah, sementara DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pengambilan kebijakan. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan agar keputusan tidak mengabaikan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Publik pun perlu mendapat akses terhadap hasil kajian agar alasan di balik setiap keputusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan hanya menentukan apakah badak Jawa perlu dipindahkan atau tetap berada di Ujung Kulon. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan habitat asal tetap berjalan, sekaligus menjelaskan dasar ilmiah, risiko, pendanaan, dan mekanisme pengambilan keputusan kepada publik.
Dengan demikian, wacana relokasi ini tidak semata-mata menjadi perdebatan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal yang paling penting adalah memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada keselamatan dan keberlangsungan hidup badak Jawa.

