Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Suar Berita
Hukum

Soroti Pencegahan Korupsi Operasional MBG, Dudung Abdurachman Temui Wakil Ketua KPK

Abd Munib7 Mei 202623.37 WIB
Soroti Pencegahan Korupsi Operasional MBG, Dudung Abdurachman Temui Wakil Ketua KPK

SUARBERITA - Upaya pencegahan korupsi terus diperkuat pemerintah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan anggaran besar dan jangkauan luas.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman bertemu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono di Kantor KSP, Jakarta, 5 Mei 2026. Hal ini bertujuan untuk membahas penguatan pencegahan korupsi tanpa terkecuali pada pelaksanaan program MBG.

Fokus pertemuan memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan transparan dan akuntabel, mengingat besarnya anggaran serta kompleksitas pelaksanaannya. Kedua pihak menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga implementasi guna menutup celah penyimpangan.

Selain MBG, pembahasan juga mencakup pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Dudung menyebut koordinasi dengan KPK diperlukan untuk memperkuat langkah-langkah konkret pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah.

“Pertemuan ini membahas implementasi Perpres 54 Tahun 2018 serta masukan dari KPK terkait penguatan pencegahan korupsi,” ujar Dudung, dikutip dari BBC, Kamis (7/5/2026).

Dia menambahkan, pelaksanaan Stranas PK dilaporkan kepada Presiden sebanyak dua kali dalam setahun sebagai bentuk evaluasi berkala terhadap upaya pencegahan korupsi yang telah berjalan.

Dudung juga menyatakan optimisme terhadap komitmen Presiden dalam memberantas korupsi di berbagai sektor. Menurutnya, perhatian serius dari pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menjaga integritas program-program strategis nasional.

Sementara itu, KPK mendorong sinergi lintas lembaga melalui penguatan tata kelola dan sistem pengawasan internal. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!