Suar Berita
Hukum

Penyidikan Skandal Suap Hak Guna Bangunan ATR BPN Sasar Direktur PT Bela Parahiyangan

Moh Wasil Haqqullah9 November 202610.00 WIB
Penyidikan Skandal Suap Hak Guna Bangunan ATR BPN Sasar Direktur PT Bela Parahiyangan
Gedung KPK. Dok: KPK

SUARBERITA.COM - Langkah investigasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut praktik pemerasan serta suap pengurusan sertifikat pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN kini memasuki fase krusial melalui penelusuran skema transaksi perizinan lahan swasta.

Upaya penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut skandal pengurusan perizinan hak atas tanah terus mengalami kemajuan signifikan. Tim penyidik lembaga antirasuah berfokus menguraikan benang kusut alur pemrosesan dokumen legalitas sertifikat perpanjangan Hak Guna Bangunan di tingkat pusat maupun daerah. Penyelidikan ini menyasar dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan izin operasional kawasan pemukiman bernilai tinggi.

Pemeriksaan mendalam dilakukan terhadap Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali, guna mengonfirmasi dugaan keterlibatan pihak pengembang dalam pengurusan dokumen tanah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan konfirmasi resmi mengenai kehadiran saksi tersebut saat ditemui wartawan, “Saksi RYN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahiyangan.” Ujar Budi dalam keterangan resminya di Gedung Merah Putih Jakarta pada Minggu (08/11/2026). Keterangan ini memperjelas arah penyidikan.

Skema dugaan penyimpangan ini disinyalir memanfaatkan perantara internal yang bertindak sebagai jembatan komunikasi antarinstansi pertanahan nasional. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein memaparkan peran tersangka penampung dana secara gamblang, “ARF juga diduga berperan sebagai pengepul uang dari ERW ataupun Saudara MF selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN terkait pengurusan layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kementerian ATR/BPN.” Tambah Taufik.

KPK menemukan petunjuk kuat mengenai adanya komitmen imbalan finansial bernilai miliaran rupiah yang diserahkan demi memperlancar dokumen perizinan kawasan tersebut. Taufik menegaskan perincian alokasi dana suap tersebut dalam keterangannya, “Bahwa diduga PT BPA melakukan pemberian “uang pengurusan” kepada ERW sejumlah Rp2,1 miliar. Selanjutnya, dari jumlah tersebut, Saudara ERW menyetorkan Rp1,8 miliar kepada ARF.” Pungkasnya.

Penyidik antirasuah juga mengembangkan penyelidikan terhadap penemuan barang bukti berupa simpanan uang tunai dalam koper serta transaksi perbankan janggal bernilai puluhan miliar rupiah. Pengungkapan alur dana ini bertujuan membongkar rantai penerimaan ilegal di seluruh tingkatan administratif instansi pertanahan. Penelusuran aset terus dilakukan demi menyelamatkan kerugian keuangan negara.

Penerapan pasal tindak pidana korupsi secara tegas diberlakukan kepada seluruh oknum tersangka demi memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan hukum pada sektor agraria nasional.

Pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi perizinan pertanahan ini menjadi momentum penting pembenahan tata kelola birokrasi agraria guna menjamin transparansi serta kepastian hukum bagi iklim investasi nasional secara berkelanjutan ke depan.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Penyidikan Skandal Suap Hak Guna Bangunan ATR BPN Sasar Direktur PT Bela Parahiyangan
Penulis
Moh Wasil Haqqullah
Sumber
https://suarberita.com/article/penyidikan-skandal-suap-hak-guna-bangunan-atr-bpn-sasar-direktur-pt-bela-parahiyangan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!