SUARBERITA.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan memasuki tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), pukul 09.30 WIB. Agenda tersebut menjadi penentu perjalanan panjang regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun dan diharapkan memperkuat upaya negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan RUU tersebut menjadi salah satu penantian masyarakat yang akhirnya akan mencapai tahap akhir. Ia juga menyinggung kerja panjang Komisi III dalam menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut sejak September 2025.
"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Perjalanan RUU Perampasan Aset tidak berlangsung singkat. Gagasan pembentukannya telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2009, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menginisiasi rancangan tersebut untuk dibahas pemerintah. Draf awalnya kemudian disusun pada 2012, tetapi belum berhasil ditindaklanjuti hingga masa pemerintahan SBY berakhir.
Upaya melanjutkan regulasi ini kembali muncul pada masa Presiden Joko Widodo. RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam Prolegnas jangka menengah pada 2015. Pemerintah juga mengusulkan pembahasannya pada 2019 dan mengirimkan surat presiden kepada DPR pada Mei 2023 agar RUU tersebut segera dibahas. Namun, hingga akhir pemerintahan Jokowi pada 2024, regulasi itu belum juga diselesaikan.
Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan kembali bergerak. RUU tersebut masuk dalam agenda legislasi DPR dan dibahas bersama pemerintah serta berbagai pihak. Pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke rapat paripurna. Dengan demikian, keputusan tingkat kedua menjadi tahapan penting sebelum RUU ditetapkan menjadi undang-undang.
Namun, panjangnya penantian tidak boleh membuat pengesahan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Substansi aturan justru akan diuji ketika mulai diterapkan. Perampasan aset seharusnya menjadi instrumen untuk mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana, memulihkan kerugian negara, sekaligus memberi ruang pemulihan bagi korban yang kehilangan hak atau hartanya.
Di sisi lain, kewenangan yang besar juga harus disertai batas dan pengawasan yang tegas. Jangan sampai aturan yang dirancang untuk memberantas kejahatan justru berubah menjadi bumerang karena digunakan secara sewenang-wenang. Kepemilikan aset tidak boleh serta-merta dianggap sebagai bukti tindak pidana tanpa proses pembuktian dan mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan yang disampaikan sejumlah fraksi dalam pembahasan tingkat pertama karena itu perlu benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan undang-undang nantinya. DPR dan pemerintah sebelumnya menyoroti pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengelolaan dan pengawasan aset yang dirampas.
Kejelasan definisi, prosedur penyitaan dan perampasan, hingga hak pihak yang merasa dirugikan juga menjadi hal penting. Jangan sampai rumusan pasal yang multitafsir justru membuka ruang ketidakpastian hukum atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
Setelah 18 tahun menunggu, masyarakat tentu berharap RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi regulasi yang disahkan, tetapi juga benar-benar bekerja sesuai tujuan. Negara harus mampu menyelamatkan aset hasil kejahatan tanpa mengorbankan keadilan dan hak warga yang tidak bersalah. Sebab, keberhasilan undang-undang ini bukan sekadar seberapa banyak aset yang dapat dirampas, melainkan seberapa adil dan akuntabel kewenangan itu dijalankan.

