SUARBERITA.COM - Pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mendorong penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan titik terang. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mencari penyebab mandeknya penanganan perkara-perkara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan arahan Presiden menjadi dasar digelarnya rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait pada Senin (9/11/2026).
Dalam konferensi pers, Yusril menjelaskan pemerintah ingin mengetahui persoalan yang membuat penanganan kasus-kasus tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rapat itu melibatkan Kemenko Polkam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kejaksaan Agung.
Dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang pernah ditangani, Yusril menyebut baru empat yang telah disidangkan di pengadilan. Sementara 13 kasus lainnya masih menghadapi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Adapun 13 peristiwa yang menjadi perhatian pemerintah meliputi Peristiwa 1965–1966, Penembakan Misterius (Petrus), Talangsari, Rumoh Geudong dan Pos-pos Lainnya di Aceh, penghilangan orang secara paksa 1997–1998, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I serta II, pembunuhan dukun santet 1998–1999, Simpang KKA Aceh, Timor Timur, Tanjung Priok, Wasior Papua, dan Wamena Papua.
Untuk mendorong penanganannya, pemerintah membentuk Pokja gabungan yang akan dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan. Otto mengatakan tim tersebut akan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk para pakar dan ahli hukum, guna mencari formula agar proses penanganan perkara dapat dilanjutkan.
Menurut Yusril, salah satu persoalan utama yang menyebabkan perkara berulang kali terhambat adalah belum adanya kesamaan persepsi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai kualifikasi suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat.
Selain itu, terdapat persoalan prosedural karena kewenangan penyelidikan berada di Komnas HAM, sedangkan penyidikan dilakukan Kejaksaan Agung. Dalam praktiknya, hasil penyelidikan kerap dikembalikan untuk dilengkapi sehingga prosesnya berulang tanpa menghasilkan kepastian.
Otto menegaskan pembentukan Pokja bukan semata-mata untuk mengubah undang-undang yang membutuhkan waktu panjang. Tim akan berupaya mencari jalan keluar agar perkara yang selama ini tertahan dapat kembali diproses.
Pekerjaan rumah tersebut tidak ringan. Salah satu peristiwa yang masuk dalam daftar, yakni Peristiwa 1965–1966, telah berlalu sekitar enam dekade. Karena itu, pembentukan Pokja diharapkan tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi menghasilkan langkah konkret bagi penyelesaian perkara, kepastian hukum, serta pemenuhan hak korban dan keluarga korban.

