SUARBERITA.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengubah jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sidang yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini ditetapkan pada Rabu, 9 Desember 2026.
“Akhirnya disepakati bahwa tanggal 9 Desember 2026 menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna MPR dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia.” ucap Muzani dalam pers setelah rapat gabungan.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan MPR yang dihadiri pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (16/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan itu setelah rapat membahas surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut merupakan jawaban atas surat MPR yang dikirim setelah rapat gabungan pada 13 November 2026. Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Presiden melalui suratnya mengusulkan agar pelaksanaan sidang digeser satu pekan menjadi 9 Desember. Usulan itu kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat gabungan.
Perubahan jadwal tersebut berkaitan dengan kebutuhan waktu untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Sebelum menentukan usulan, Presiden juga perlu mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk dari partai-partai politik pendukung pemerintah dan sejumlah tokoh.
Pada 13 November lalu, Muzani sempat menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden sebaiknya tidak berlangsung terlalu lama. “Intinya adalah makin cepat makin baik,” kata Muzani saat menjelaskan hasil rapat gabungan MPR ketika itu.
Dengan penetapan jadwal baru, Presiden memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Tenggat tersebut mengikuti ketentuan bahwa nama calon beserta dokumen persyaratannya harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Artinya, perubahan jadwal memberi tambahan waktu sekitar satu pekan bagi pemerintah untuk mempersiapkan usulan calon. Di sisi lain, MPR juga memiliki waktu lebih panjang untuk memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum proses pemilihan dilakukan.
MPR Siapkan Dua Tim
Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan juga membahas persiapan teknis pemilihan dan pelantikan. MPR menyiapkan dua perangkat kerja, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.
Tim verifikasi bertugas memeriksa seluruh persyaratan dua calon yang diajukan Presiden. Tim ini dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat.
Sementara itu, tim ad hoc dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Tim tersebut beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Tugasnya menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Pembentukan kedua tim menjadi bagian dari persiapan agar proses pengisian jabatan tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga memenuhi ketentuan administrasi dan konstitusi.
Dengan demikian, tahapan berikutnya berada pada Presiden untuk menyampaikan dua nama calon paling lambat 25 November. Setelah dokumen diterima dan diverifikasi, MPR akan melanjutkan proses pemilihan melalui sidang paripurna pada 9 Desember 2026.
Sidang tersebut sekaligus menjadi agenda pelantikan Wakil Presiden terpilih untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

