SUARBERITA.COM - Pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi puluhan ribu calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kembali menuai sorotan. Di tengah program yang diklaim bertujuan membentuk disiplin dan jiwa kepemimpinan, muncul pertanyaan mengenai urgensi pelibatan militer dalam menyiapkan pengelola koperasi yang sejatinya berasal dari kalangan sipil.
Sorotan itu semakin menguat setelah tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian latihan dasar kemiliteran. Peristiwa tersebut memunculkan desakan agar materi maupun mekanisme pelatihan dievaluasi.
Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani menilai pengelolaan koperasi seharusnya menjadi ranah masyarakat sipil. Menurutnya, kompetensi yang dibutuhkan calon pengelola lebih berkaitan dengan manajemen koperasi daripada pelatihan bergaya militer.
"Pertanyaan besar saya adalah mengapa kawan-kawan TNI ini, militer ini memasuki wilayah-wilayah, ruang-ruang sipil? Kalau untuk koperasi kenapa enggak diserahkan kepada masyarakat sipil?" kata Jaleswari dikutip darimkompas, Senin (22/6/2026).
Menurut Jaleswari, pengelolaan koperasi membutuhkan kemampuan manajerial yang spesifik sehingga pelatihannya semestinya dipimpin oleh pihak yang memahami tata kelola koperasi. Ia juga mengingatkan bahwa semakin luas keterlibatan militer di ruang sipil berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.
Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pelaksanaan latsarmil tidak perlu dihentikan, tetapi materi pelatihannya perlu disesuaikan. Ia menyebut porsi latihan yang bersifat kemiliteran sebaiknya dikurangi dan lebih banyak diganti dengan pembelajaran mengenai manajemen koperasi.
"Ya mungkin materinya sajalah. Kemiliteran dalam konteks seperti militer, latihan menembak, kemudian baris-berbaris, panas-panasan, ya dikurangi," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Rabu (24/6/2026).
Hasanuddin mengatakan usulan tersebut muncul setelah tiga peserta SPPI meninggal dunia selama mengikuti latihan dasar kemiliteran. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar tujuan program tetap tercapai tanpa mengabaikan aspek keselamatan peserta.
Di sisi lain, pemerintah menilai latihan dasar kemiliteran memiliki peran penting dalam membentuk karakter calon pengelola koperasi. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, mengatakan disiplin, semangat kebersamaan, dan kecintaan terhadap bangsa menjadi bekal yang dibutuhkan para calon manajer sebelum bertugas di desa-desa.
"Yang pertama, ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap negeri yang sangat kita cintai ini. Karena kan berbagai latar belakang, masih muda-muda, perlu penebalan rasa cinta terhadap bangsa dan negara," kata Yandri.
Pemerintah menjelaskan, pelaksanaan latsarmil tidak hanya berisi pelatihan kedisiplinan dan bela negara selama 30 hari, tetapi juga dilanjutkan dengan pelatihan manajerial selama 15 hari yang disusun bersama kementerian teknis.
Meski demikian, meninggalnya tiga peserta SPPI dalam waktu berdekatan membuat pelaksanaan program ini menjadi perhatian publik. Berbagai pihak kini mendorong agar evaluasi tidak hanya menyangkut pengawasan kesehatan peserta, tetapi juga materi pelatihan dan relevansinya dengan tugas utama para calon pengelola Koperasi Merah Putih.