Suar Berita
News

Keracunan MBG Terus Berulang, Bagaimana Evaluasi dan Pengawasan terhadap SPPG?

M Rayhan Wildani K11 November 202611.30 WIB
Keracunan MBG Terus Berulang, Bagaimana Evaluasi dan Pengawasan terhadap SPPG?

SUARBERITA.COM - Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 162 siswa dan guru dari SMPN 1 dan SMPN 2 Cangkringan dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (9/11/2026).

Peristiwa ini menambah daftar kejadian serupa yang sebelumnya juga dilaporkan di wilayah Sleman. Pada 1 September 2026, dugaan keracunan MBG terjadi di Nyaen, Pandowoharjo. Dinas Kesehatan Sleman mencatat 229 orang mengalami keluhan kesehatan berdasarkan pendataan terhadap 1.110 responden.

Selanjutnya, pada 7 September 2026, kejadian serupa dilaporkan di wilayah Turi. Laporan awal mencatat 47 orang terdampak, sementara pendataan lanjutan menyebut jumlahnya mencapai 135 orang yang mengalami keluhan kesehatan.

Dengan demikian, setidaknya terdapat tiga peristiwa dugaan keracunan MBG yang tercatat di Sleman dalam rentang September hingga November 2026. Jika menggunakan angka pendataan dari masing-masing kejadian, jumlah orang yang dilaporkan mengalami keluhan mencapai 526 orang. Angka tersebut merupakan akumulasi laporan dari tiga peristiwa, bukan jumlah korban yang telah ditetapkan melalui satu pemeriksaan terpadu.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Panewu Cangkringan, Dewanto Tri Nugroho, menyebut kejadian serupa di wilayahnya sudah terjadi setidaknya dua kali sebelumnya dengan penyedia makanan yang sama, yakni SPPG Umbulharjo. Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi, juga menyatakan SPPG tersebut sudah berkali-kali mengalami kejadian keracunan. Ia mengaku pernah menegur langsung pengelola dan menyampaikan persoalan itu kepada pihak terkait.

Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas evaluasi dan pengawasan terhadap penyedia makanan dalam program MBG. Sebab, apabila kejadian serupa sudah berulang, penanganan tidak cukup hanya dilakukan setelah muncul korban. Perlu dipastikan apakah ada pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur, bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan.

Dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026, pengawasan keamanan pangan MBG dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, pemeriksaan, dan inspeksi. BGN bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan paling sedikit dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Aturan tersebut juga mengatur mekanisme penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar. Sanksi dapat berupa penghentian sementara produksi dan distribusi, rekomendasi pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga penghentian permanen melalui pemutusan kerja sama.

Artinya, pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen untuk mengevaluasi dan menindak penyedia makanan yang terbukti bermasalah. Namun, persoalannya adalah bagaimana mekanisme tersebut diterapkan di lapangan. Apakah setiap laporan keracunan diikuti pemeriksaan menyeluruh? Apakah dapur yang pernah bermasalah diperiksa kembali sebelum diizinkan beroperasi? Lalu, apakah teguran yang diberikan kepada pengelola disertai sanksi apabila pelanggaran kembali terjadi?

Sorotan serupa juga muncul di tingkat nasional. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mencatat delapan kejadian keracunan MBG sepanjang 2026 hingga Oktober, dengan 789 korban. Ombudsman juga menemukan sejumlah SPPG yang berkaitan dengan kasus tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat saja tidak otomatis menjamin keamanan makanan apabila standar higiene dan sanitasi tidak diterapkan secara konsisten. Evaluasi juga tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan setelah kejadian, tetapi harus memastikan adanya perbaikan yang benar-benar dijalankan sebelum layanan kembali diberikan kepada masyarakat.

Program MBG memang memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari. Keamanan pangan, konsistensi pengawasan, serta ketegasan sanksi terhadap penyedia yang melanggar juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Ketika dugaan keracunan terus berulang dan jumlah orang yang terdampak tidak sedikit, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apa penyebab makanan tersebut bermasalah, melainkan juga mengapa sistem evaluasi dan pengawasan belum sepenuhnya mampu mencegah kejadian serupa terulang.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Keracunan MBG Terus Berulang, Bagaimana Evaluasi dan Pengawasan terhadap SPPG?
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/keracunan-mbg-terus-berulang-bagaimana-evaluasi-dan-pengawasan-terhadap-sppg

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!