Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Suar Berita
News

Kemhan Jelaskan Alasan Pemerintah Berencana Menjual KRI Ki Hajar Dewantara

Moh Wasil Haqqullah20 Agustus 202612.00 WIB
Kemhan Jelaskan Alasan Pemerintah Berencana Menjual KRI Ki Hajar Dewantara

SUARBERITA.COM - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap alasan pemerintah berencana menjual KRI Ki Hajar Dewantara. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut tersebut menjadi salah satu aset pertahanan yang dievaluasi pemerintah seiring pertimbangan usia dan kebutuhan pemeliharaannya.

Menurut Kemhan, faktor usia menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keberlanjutan penggunaan kapal tersebut. Kapal yang telah berumur dinilai membutuhkan biaya pemeliharaan lebih besar agar tetap dapat digunakan secara optimal.

Kepala Biro Informasi Pertahanan, Rico Ricardo Sirait menyatakan bahwa “Sejumlah pertimbangannya adalah karena kapal yang sudah berusia tua sehingga membutuhkan biaya tinggi untuk pemeliharaannya,” ungkap Rico. Dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (20/8/2026).

KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal perang jenis korvet yang sebelumnya juga berfungsi sebagai kapal latih bagi personel TNI AL. Kapal tersebut dibangun di galangan Uljanic Ship Yard, Yugoslavia, dan dibeli pemerintah Indonesia pada 1980.

Dalam perkembangannya, pemerintah melakukan evaluasi terhadap alutsista yang sudah berusia lanjut. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat efektivitas penggunaan aset, kebutuhan biaya perawatan, serta penyesuaian dengan perkembangan kemampuan pertahanan.

Rencana penjualan KRI Ki Hajar Dewantara dengan demikian berkaitan dengan pengelolaan aset pertahanan. Pemerintah mempertimbangkan aspek operasional dan pembiayaan sebelum mengambil keputusan terkait status kapal tersebut.

Kemhan menyatakan usia kapal dan tingginya biaya pemeliharaan menjadi pertimbangan pemerintah dalam merencanakan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara. Kapal yang pernah digunakan sebagai kapal kombatan sekaligus kapal latih itu menjadi bagian evaluasi alutsista. Pemerintah perlu mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan modernisasi pertahanan sebelum menentukan kebijakan.

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!