SUARBERITA.COM - Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berbagai regulasi telah diterbitkan, lembaga perlindungan dibentuk, hingga kampanye pencegahan terus digaungkan. Namun, rentetan data yang tercatat menunjukkan bahwa persoalan ini belum benar-benar terselesaikan. Pertanyaannya, sejauh mana negara hadir memberikan perlindungan nyata bagi perempuan?
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam acara peluncuran dan bedah buku Darurat Kekerasan Seksual: Ancaman pada Ketahanan Nasional di Jakarta, Jumat (13/11/2026), menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar kejahatan terhadap individu, tetapi juga ancaman bagi masa depan bangsa.
“Kekerasan seksual ini bukan hanya kejahatan terhadap tubuh dan martabat seseorang. Kejahatan seksual adalah ancaman terhadap masa depan bangsa, karena ini mengancam manusia, keluarga, dan juga sebuah bangsa,” ujar Arifah.
Pernyataan tersebut menjadi penting jika melihat besarnya persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sebab, persoalannya bukan hanya bagaimana negara mengakui adanya kekerasan, tetapi juga sejauh mana perlindungan yang dijanjikan benar-benar dirasakan oleh korban.
Pernyataan tersebut menjadi penting jika melihat gambaran kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir.
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang disusun Kementerian PPPA bersama sejumlah mitra menunjukkan satu dari empat perempuan berusia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Artinya, persoalan ini bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan pengalaman yang dialami oleh bagian signifikan dari populasi perempuan Indonesia.
Gambaran tersebut semakin diperkuat melalui Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2026. Sepanjang 2025, tercatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka tersebut meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi dalam periode sepuluh tahun terakhir.
Dari jumlah tersebut, 337.961 kasus atau sekitar 89,76 persen terjadi di ranah personal. Sementara itu, 17.252 kasus tercatat di ranah publik dan 2.707 kasus berada dalam ranah negara.
Data lain yang dirilis bersama Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan pada Agustus 2026 juga mencatat 38.810 laporan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat sekitar 9,2 persen dibandingkan 35.533 laporan pada 2024.
Meski kedua laporan memiliki cakupan dan metode pendataan berbeda, keduanya memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian serius.
Yang lebih penting untuk diperhatikan bukan hanya besarnya angka, tetapi bagaimana negara menangani persoalan tersebut. Komnas Perempuan mencatat adanya ketimpangan dalam tahapan penanganan perkara. Data pelaporan yang dihimpun berjumlah 45.937 kasus, sementara data penuntutan tercatat 2.848 kasus. Adapun data putusan mencapai 324.062 perkara, yang sebagian besar berasal dari perkara perceraian di peradilan agama.
Angka-angka tersebut tidak dapat dibaca sebagai satu rangkaian perkara yang sama. Namun, Komnas Perempuan menilai ketimpangan itu menunjukkan perlunya integrasi data dan kesinambungan penanganan dari tahap pelaporan hingga proses peradilan agar korban tidak kehilangan akses terhadap keadilan.
Sorotan lain muncul dari meningkatnya kasus kekerasan dalam ranah negara yang diadukan kepada Komnas Perempuan, dari 95 kasus pada 2024 menjadi 126 kasus pada 2025. Komnas Perempuan bahkan mengingatkan adanya kerentanan perempuan akibat tindakan pelanggaran, pembiaran kekerasan, hingga kebijakan diskriminatif.
Di sinilah tanggung jawab negara perlu diuji lebih jauh. Kehadiran regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memang menjadi landasan penting. Namun, keberadaan aturan tidak otomatis menjamin korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, maupun pemulihan psikologis.
Pemerintah juga perlu memastikan layanan perlindungan tersedia secara merata, termasuk di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendamping. Sebab, perlindungan tidak boleh bergantung pada seberapa mudah seseorang menjangkau lembaga pengaduan atau seberapa besar perhatian publik terhadap kasus yang dialaminya.
Pada akhirnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak cukup dijawab dengan pernyataan keprihatinan setiap kali kasus mencuat. Negara perlu membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar bekerja, aparat menjalankan kewajibannya, dan korban mendapatkan keadilan.
Sebab, ukuran keberhasilan negara bukan sekadar seberapa banyak kasus yang berhasil dicatat, melainkan seberapa jauh negara mampu mencegah kekerasan, menghentikan pelaku, melindungi korban, dan memastikan peristiwa serupa tidak terus berulang.

