Suar Berita
Sosial

Jika Gibran Mundur, Apakah Kursi Wapres Bisa Menjadi Arena Negosiasi Politik di MPR?

M Rayhan Wildani K10 November 202613.40 WIB
Jika Gibran Mundur, Apakah Kursi Wapres Bisa Menjadi Arena Negosiasi Politik di MPR?

SUARBERITA.COM - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menyangkut keberlanjutan jabatan orang nomor dua di Indonesia. Jika skenario tersebut benar-benar terjadi, persoalan berikutnya adalah bagaimana kekosongan kursi wakil presiden diisi dan sejauh mana proses itu membuka ruang bagi kepentingan politik di parlemen.

Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Ketentuan ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengajukan kandidat, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR. Dengan demikian, pengisian jabatan Wapres bukan sepenuhnya hak prerogatif Presiden, tetapi juga bukan proses yang dapat ditentukan secara bebas oleh partai-partai di parlemen.

Di sinilah potensi dinamika politik mulai muncul.

MPR bukan hanya terdiri atas anggota DPR, melainkan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di dalamnya terdapat berbagai fraksi partai politik, mulai dari Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, hingga PAN, serta kelompok DPD.

Komposisi tersebut membuat proses pemilihan pengganti Wapres memiliki dimensi politik yang lebih luas. Dua nama yang diajukan Presiden tetap harus memperoleh dukungan dalam forum MPR. Artinya, komunikasi politik dengan fraksi-fraksi dan kelompok anggota MPR menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Namun, perlu dibedakan antara negosiasi politik dan kewenangan konstitusional. Partai politik tidak memiliki hak untuk secara sepihak mengusulkan nama pengganti Gibran melalui mekanisme Pasal 8 Ayat (2). Kewenangan mengajukan dua calon berada pada Presiden.

Meski demikian, dukungan politik tetap memiliki arti. Presiden tentu perlu memperhitungkan penerimaan kandidat di parlemen agar proses pemilihan tidak berubah menjadi pertarungan kepentingan antarkekuatan politik.

Dalam situasi seperti ini, nama calon pengganti bukan sekadar persoalan figur. Ada kemungkinan pembicaraan mengenai representasi partai, keseimbangan koalisi, hingga hubungan politik antara Presiden dan kelompok-kelompok yang mendukung pemerintahannya.

Bahkan, apabila Presiden mengajukan dua nama yang memiliki latar belakang politik berbeda, pilihan tersebut dapat menjadi sinyal mengenai arah konfigurasi kekuasaan yang ingin dibangun pemerintah.

Di sisi lain, MPR juga tidak bisa diposisikan hanya sebagai lembaga yang mengesahkan keputusan Presiden. MPR tetap menjalankan fungsi pemilihan sebagaimana diperintahkan konstitusi. Proses tersebut memiliki mekanisme tersendiri, termasuk pemeriksaan persyaratan calon.

Karena itu, potensi negosiasi politik tidak berarti hasilnya sudah ditentukan sebelum sidang berlangsung.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah posisi Prabowo. Pengunduran diri Gibran tidak otomatis menggoyahkan jabatan Presiden. Prabowo tetap menjalankan pemerintahan, sedangkan pengisian kursi Wapres berlangsung melalui mekanisme konstitusional.

Namun, secara politik, pergantian tersebut bisa menjadi momentum untuk membaca ulang hubungan kekuatan di dalam pemerintahan. Apakah figur pengganti akan mempertahankan keseimbangan politik yang terbentuk sejak Pilpres 2024 atau justru mencerminkan penyesuaian baru dalam koalisi pendukung pemerintah?

Pertanyaan itu menjadi relevan karena pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 dipilih rakyat sebagai satu pasangan. Sementara ketika terjadi kekosongan di tengah masa jabatan, mekanisme penggantinya tidak lagi melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Presiden dan MPR.

Pada akhirnya, jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, persoalannya bukan semata siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden. Lebih jauh, proses tersebut akan memperlihatkan bagaimana konstitusi membagi kewenangan antara Presiden dan MPR, sekaligus bagaimana kepentingan politik bekerja di dalam batas-batas aturan tersebut.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Jika Gibran Mundur, Apakah Kursi Wapres Bisa Menjadi Arena Negosiasi Politik di MPR?
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/jika-gibran-mundur-apakah-kursi-wapres-bisa-menjadi-arena-negosiasi-politik-di-mpr

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!