SUARBERITA.COM - Organisasi Islam Muhammadiyah menghadirkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Tanwir sekaligus peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026. Mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa”, forum strategis tersebut tidak hanya menjadi ruang konsolidasi kebangsaan, tetapi juga panggung penting bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan arah kebijakan fiskal terbaru kepada publik dan jajaran kader persyarikatan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menjanjikan penambahan anggaran bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang bersumber dari hasil efisiensi anggaran yang telah digagas sejak tahun lalu. “Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” ujar Prabowo, Sabtu (14/11/2026).
Selain menjanjikan tambahan dana, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tengah mengoptimalkan budaya belanja barang dan jasa yang selama ini dinilai memicu pemborosan APBN.
Salah satu sumber kebocoran yang disorot adalah pola pengadaan barang dan jasa yang berjalan terpisah antara pemerintah pusat dan daerah dengan standar harga yang timpang. “Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya. Standardisasi pengadaan melalui sistem katalog terintegrasi diharapkan mampu menutup celah penggelembungan harga sekaligus memperbesar ruang fiskal negara.
Kebijakan efisiensi tersebut berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Namun, implementasinya menuai pro dan kontra karena diikuti pemangkasan besar-besaran dana Transfer ke Daerah (TKD). Pada 2025, merujuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, pemerintah memangkas TKD sebesar Rp50,59 triliun. Tekanan fiskal daerah semakin berat pada 2026 setelah nilai pemangkasan melonjak tajam hingga kisaran Rp226 triliun.
Perincian TKD tahun 2025 menunjukkan pemotongan signifikan pada pos-pos krusial. Pagu awal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp36,95 triliun dipangkas Rp18,30 triliun sehingga tersisa Rp18,64 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) dari pagu awal Rp446,63 triliun dipotong Rp15,67 triliun menjadi Rp430,95 triliun. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas separuhnya, dari Rp27,81 triliun menjadi Rp13,90 triliun setelah pemotongan Rp13,90 triliun. Adapun Dana Desa dari pagu awal Rp71,00 triliun dikurangi Rp2,00 triliun menjadi Rp69,00 triliun.
Pemangkasan tersebut memicu efek domino di berbagai daerah, mulai dari terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar, tekanan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ancaman penurunan mutu layanan publik, potensi kenaikan pajak dan retribusi daerah yang membebani masyarakat, hingga melebarnya ketimpangan pembangunan antarwilayah terutama bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.
Jika dikalkulasikan secara makro, janji kucuran tambahan Rp100 miliar untuk 38 provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi 514 kabupaten/kota hanya berkisar Rp14 triliun hingga Rp15 triliun. Angka ini tentu belum sebanding dengan total pemangkasan TKD dua tahun terakhir yang melampaui Rp276 triliun.
Di samping itu, mekanisme penyaluran dana tambahan ini perlu dirumuskan secara transparan agar tidak memperbesar ketergantungan fiskal daerah terhadap diskresi pusat.
Kendati demikian, melihat stagnasi pembangunan infrastruktur daerah selama dua tahun terakhir pemerintahan Prabowo Subianto, pengembalian sebagian ruang fiskal tersebut tetap menjadi angin segar.
Agar kebijakan ini efektif, penyalurannya wajib disertai skema pengawasan dan audit berlapis dari BPK maupun BPKP, serta diprioritaskan pada belanja modal produktif ketimbang belanja rutin birokrasi, sehingga pemerintah daerah mampu kembali menggerakkan pelayanan publik dan ekonomi lokal secara optimal.

