SUARBERITA.COM - Empat bank sentral Asia Tenggara sepakat memperluas penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas negara. Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BOT), dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction/LCT) pada Jumat (13/11/2026). Kesepakatan ini membuka peluang perdagangan dan investasi antarnegara dilakukan tanpa selalu melewati konversi ke dolar AS.
Dalam siaran pers bersama yang diterbitkan pada hari penandatanganan, keempat bank sentral menyatakan kerangka tersebut ditujukan untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral yang memenuhi persyaratan, termasuk perdagangan dan investasi. Kerja sama itu diharapkan membuat penyelesaian transaksi lebih efisien, mengurangi biaya konversi, serta memberi pelaku usaha fleksibilitas mengelola risiko nilai tukar.
Besarnya kepentingan kerja sama ini terlihat dari aktivitas perdagangan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rilis 2 November 2026, mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–September 2026 mencapai US$221,23 miliar atau meningkat 5,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan impor mencapai US$210,63 miliar atau tumbuh 19,67 persen, dengan surplus perdagangan sebesar US$10,61 miliar. Sementara itu, Bank Indonesia dalam laporan KSSK yang diterbitkan 3 November 2026 mencatat transaksi menggunakan kerangka LCT dengan tujuh negara mitra mencapai US$52,6 miliar hingga September 2026, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan keseluruhan transaksi 2025 sebesar US$25,7 miliar. Angka tersebut menunjukkan penggunaan mata uang lokal semakin berkembang, tetapi masih merupakan capaian kerja sama yang telah berjalan sebelumnya, bukan hasil MoU empat bank sentral yang baru ditandatangani pada 13 November 2026.
Namun, manfaat yang dijanjikan belum otomatis dirasakan dunia usaha. MoU antarlembaga belum menjawab pertanyaan paling praktis: bank mana yang menyediakan layanan, berapa biaya yang dikenakan, bagaimana kurs ditentukan, dan seberapa mudah eksportir maupun importir kecil mengakses fasilitas tersebut? Tanpa jawaban yang terbuka, kerja sama ini berisiko lebih mudah digunakan perusahaan besar yang memiliki jaringan perbankan dan volume transaksi tinggi, sementara UMKM hanya menjadi penonton.
Penggunaan mata uang lokal juga tidak berarti dolar AS langsung kehilangan peran. LCT merupakan jalur alternatif untuk transaksi yang memenuhi syarat, bukan penghapusan dolar dari perdagangan internasional. Menyamakan kesepakatan ini dengan berakhirnya dominasi dolar justru membangun harapan yang tidak realistis. Kekuatan mata uang tidak ditentukan oleh kesepakatan diplomatik semata, tetapi juga oleh kepercayaan pasar, stabilitas ekonomi, likuiditas, dan kemampuan negara menjaga nilai tukarnya.
Tantangan berikutnya adalah risiko kurs. Rupiah, ringgit, baht, dan peso tetap dapat berfluktuasi. Jika pasar mata uang lokal tidak cukup likuid atau harga konversinya tidak transparan, pelaku usaha tetap dapat menanggung biaya dan risiko yang sebelumnya ingin dikurangi. Bank sentral perlu memastikan tersedianya mekanisme penetapan kurs yang jelas, penyelesaian transaksi yang aman, serta perlindungan ketika terjadi sengketa atau kegagalan pembayaran.
Di sinilah ukuran keberhasilan kerja sama harus diuji. Publik tidak cukup diberi kabar bahwa empat bank sentral telah menandatangani MoU. Pemerintah dan otoritas moneter perlu menjelaskan kapan fasilitas dapat digunakan secara luas, sektor apa yang menjadi prioritas, bagaimana UMKM dapat mengaksesnya, dan indikator apa yang dipakai untuk mengukur penghematan biaya transaksi. Tanpa transparansi tersebut, manfaat kebijakan akan sulit dinilai dan pengawasan publik menjadi lemah.
Kerja sama regional ini tetap merupakan langkah strategis, tetapi penandatanganan bukan hasil akhir. Jika akses hanya dinikmati perusahaan besar, biaya tidak benar-benar turun, dan risiko kurs tetap dibebankan kepada pelaku usaha, maka manfaatnya akan jauh dari janji awal. Penguatan mata uang lokal tidak cukup dibuktikan melalui dokumen kesepakatan, hasilnya harus terlihat pada transaksi yang lebih murah, mudah, aman, dan dapat dijangkau pelaku usaha Indonesia.

