SUARBERITA.COM - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru di parlemen. Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tidak lagi hanya bergulir di antara sejumlah anggota DPR, tetapi mulai mendapatkan respons lebih luas dari berbagai kekuatan politik di Senayan.
Perkembangan terbaru datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, menyatakan seluruh anggota fraksinya sepakat menempuh jalur konstitusional melalui HMP untuk merespons polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Dari total 110 anggota Fraksi PDIP, sebanyak 102 orang hadir dalam rapat pleno, sedangkan delapan lainnya berhalangan karena izin atau sakit. Meski demikian, Utut menegaskan keputusan tersebut disepakati seluruh anggota fraksi.
"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header democracy, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," ujar Utut di Gedung DPR.
Sikap PDIP ini menjadi perkembangan penting karena dukungan terhadap HMP ternyata tidak hanya datang dari satu kelompok politik. Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP.
Para pengusul tersebut berasal dari berbagai fraksi. Mardani juga memastikan surat usulan telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Perkembangan lain terlihat dari sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Setelah sebelumnya membuka opsi penggunaan hak angket untuk menyelidiki persoalan administrasi yang berkaitan dengan ijazah Gibran, PKB kini turut mempertimbangkan jalur HMP.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, bahkan menyebut komunikasi informal mengenai penggunaan HMP telah berlangsung dengan perwakilan delapan fraksi. Menurutnya, pembicaraan lintas partai mulai mengerucut pada penggunaan hak tersebut.
Rangkaian perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran mulai bergerak dari polemik hukum dan administrasi menuju pembahasan politik yang lebih luas di DPR.
Namun, dukungan anggota lintas fraksi dan kesepakatan internal PDIP belum otomatis membuat proses pemakzulan berjalan. Usulan HMP masih harus melewati pemeriksaan pimpinan DPR, termasuk terkait argumentasi hukum, jumlah pengusul, serta keterwakilan fraksi.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyatakan pimpinan akan mengkaji persyaratan tersebut sebelum membawa usulan ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).
Secara konstitusional, HMP dapat menjadi salah satu tahapan menuju usulan pemberhentian wakil presiden. Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa DPR harus terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.
Dengan demikian, perkembangan di Senayan saat ini belum dapat disebut sebagai keputusan pemakzulan. Namun, bertambahnya dukungan lintas fraksi, sikap PDIP, serta perubahan arah pembahasan di PKB membuat jalur HMP semakin nyata menjadi agenda politik yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nasib Gibran di parlemen.

